Dugaan Korupsi Sistem Informasi Desa, Mantan Wabup Flores Timur Dituntut 6 Tahun Penjara

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli (APB), dituntut enam tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi sistem informasi desa (SID) tahun 2018 - 2019 di Kabupaten Flores Timur.

Dalam amar tuntutan, JPU menegaskan terdakwa Agustinus Payong Boli, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara.

"Terdakwa dituntut 6,6 tahun penjara," ujar Kacabjari Waiwerang, Samuel Yuri Gaya Makin.

Selain dituntut pidana badan selama 6, 6 tahun penjara, APB juga diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp536.438.713 dengan ketentuan apabila satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka seluruh harta benda terdakwa akan disita untuk dilelang guna menutupi uang pengganti.

Namun, lanjut dia, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka akan ditambah dengan pidana penjara selama tiga tahun.

MenurutJPU, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Simak Video Pilihan Ini:

Menanggapi tuntutan itu, kuasa hukum APB, Yosep Pelipi Daton mengatakan tuntutan jaksa terhadap kliennya itu tidak sesuai dengan logika hukum yang berlaku.

Menurutnya, dalam fakta persidangan tidak menunjukkan adanya aliran dana yang diterima oleh Agustinus Payong Boli.

"Ada beberapa saksi yang diajukan oleh jaksa dengan tegas menyatakan bahwa terdakwa Agus Boli tidak pernah terlibat di dalamnya," ujarnya.

Yosep menambahkan, meskipun jaksa berhak menuntut, namun tuntutan yang diajukan terhadap kliennya tidak sesuai fakta persidangan.

“Jaksa memang memiliki hak untuk melakukan tuntutan terhadap dakwaan, tetapi dalam fakta persidangan, tuntutan yang diajukan terhadap Agus justru di luar logika hukum yang seharusnya,” tegasnya.