Buntut Video Viral Disnaker Bantul Kirim Ratusan Tenaga Kerja ke Perusahaan di Batam

Liputan6.com, Jakarta - Sebuah video yang diunggah di akun X Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bantul, Yogyakarta, beberapa hari lalu memperlihatkan ratusan pencari kerja dari Bantul diberangkatkan ke Batam untuk bekerja di PT Philips. Unggahan video tersebut menunjukkan antusiasme para pekerja yang siap mencari peluang baru.

Video yang diunggah beberapa waktu lalu itu sontak mendapat respons dari Komisi IV DPRD Batam yang membidangi ketenagakerjaan. Menyikapi hal ini, DPRD Batam melakukan pemanggilan terhadap PT Philips Indonesia dan Dinas Tenaga Kerja guna melakukan klarifikasi.

Ketua Komisi IV DPRD Batam, Dandis Raja Guguk, menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta penjelasan dari PT Philips Indonesia terkait perekrutan tenaga kerja tersebut.

“Tadi kita sudah menggelar rapat koordinasi dan silaturahmi dengan PT Philips terkait isu yang beredar di media sosial mengenai pengiriman tenaga kerja dari luar daerah, yaitu Bantul. Berdasarkan data yang kami terima, jumlah tenaga kerja yang direkrut dari luar daerah adalah 30 orang, bukan ratusan seperti yang ramai diperbincangkan,” ujar Dandis usai Rapat Konsolidasi dengan PT .Philip di Ruang Komisi IV bersama Disnaker Batam, Senin (24/2/25).

Dandis menyebutkan Komisi IV DPRD Batam juga berencana melakukan kunjungan langsung ke PT Philips guna memastikan pemberitaan yang berkembang tidak simpang siur.

“Besok, kami akan berkunjung ke PT Philips untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur,” tambahnya.

Lebih lanjut, Dandis menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2024 tentang ketenagakerjaan mengutamakan tenaga kerja lokal, namun tidak bisa membatasi sepenuhnya masuknya tenaga kerja dari luar daerah.

“Ada beberapa klausul dalam Perda yang memang tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, seperti ketentuan formasi persentase penempatan tenaga kerja. Oleh karena itu, bahasanya adalah ‘mengutamakan’ tenaga kerja lokal, bukan membatasi hanya untuk warga tempatan,” tegasnya.

Simak Video Pilihan Ini:

Sementara itu Direktur Human Resources (HR) PT Philips Indonesia, Hernita Sitepu, menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalankan proses rekrutmen sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tetap memprioritaskan tenaga kerja lokal.

“Kami sudah berada di Batam selama 30 tahun dan selalu mengikuti prosedur yang ada. Kami menegaskan bahwa tidak ada proses rekrutmen yang menyalahi aturan," ucap Hernita usai rapat koordinasi di Ruang Komisi IV DPRD Batam, Senin (24/2/25).

Menurut dia, semua prosedur telah dijalankan dengan benar dan kami tetap memberikan kesempatan lebih besar kepada tenaga kerja lokal. Bahkan ia mengaku hadir saat rancangan Perda Kota Batam no 2 /2024 dibuat dan PT Philip Indonesia salah satu perusahan yang pertama mendukung perda tersebut.

Secara spesifik perda tersebut menurut Hernita tidak melarang untuk perekrutan di luar Batam cuma harus diutamakan lokal Batam.

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, melalui Kepala Bidang Perindustrian Hubungan Industrial (PHI) Amuri, menegaskan komitmennya dalam mengutamakan tenaga kerja lokal dalam berbagai sektor industri.

Disnaker Batam juga menyoroti tren penurunan jumlah tenaga kerja asing serta upaya pemerintah dalam memastikan warga lokal mendapatkan prioritas dalam lapangan pekerjaan.

Berdasarkan data yang dipaparkan, terjadi penurunan jumlah tenaga kerja asing di Batam, yang sebelumnya berada di angka 549 dan kini turun menjadi di bawah 150.

Sementara itu, tenaga kerja lokal mengalami peningkatan dengan angka terbaru mencapai 166 tenaga kerja dari sektor tertentu. Data yang dikumpulkan dari tahun 2004 hingga 2024 juga menunjukkan tren positif dalam kebijakan ketenagakerjaan di Batam.

“Kami melihat adanya titik baik dalam kebijakan Pemerintah Kota Batam dalam memprioritaskan tenaga kerja lokal. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk menyeimbangkan kebutuhan industri dengan perlindungan tenaga kerja asli daerah,” ujar Amori perwakilan Disnaker Kota Batam.

Disnaker juga menyoroti pentingnya regulasi yang mengatur perlindungan tenaga kerja lokal. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menegaskan pasal-pasal yang mengutamakan pekerja lokal dalam aturan perusahaan.

“Kita tidak boleh mengabaikan tenaga kerja lokal. Pasal-pasal yang telah ditetapkan akan menjadi kunci dalam melindungi kepentingan pekerja asli Batam. Jika aturan ini dihilangkan, maka kita bisa dianggap bertentangan dengan regulasi yang ada,” lanjutnya.

Terkait isu yang beredar mengenai kebijakan tenaga kerja di Batam, Disnaker menegaskan bahwa informasi yang berkembang di media sosial tidak sepenuhnya akurat. Mereka memastikan bahwa semua langkah yang diambil telah melalui pertimbangan matang bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Kami telah melakukan berbagai pendekatan sebelum isu-isu ini berkembang di media. Apa yang kami sampaikan saat ini adalah fakta, dan kami berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang dibuat tanpa dasar yang jelas,” tegasnya.

Ke depan, Disnaker Kota Batam berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ketenagakerjaan agar tetap berpihak pada tenaga kerja lokal. Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan asosiasi dan media guna memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat.