Laporkan Pencatutan Nama, Sudirman Said Yakin Didukung Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said optimistis bakal mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas tindakannya yang melaporkan seorang anggota DPR ke Majelis Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD). 

Pelaporan tersebut terkait dengan aksi anggota DPR tersebut yang menjanjikan kelancaran proses perpanjangan izin operasional namun dengan imbalan untuk mendapat saham. Janji tersebut mengatasnamakan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sudirman mengatakan, pencatutan nama presiden dan wakil presiden tersebut diutarakan setelah anggota DPR tersebut melakukan pertemuan kedua dengan pihak Freeport pada Senin, 8 Juni 2015 antara jam 14.00 WIB hingga 16.00 WIB. Pertemuan tersebut dilakukan di sebuah hotel di kawasan SCBD, Jakarta.

"Jadi dalam pertemuan pertama dan kedua, anggota ini sudah mengarah pada proses ingin meminta sesuatu," kata Sudirman, usai melaporkan ke MKD, di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Senin (16/11/2015).

Sudirman mengaku bahwa dirinya sudah menyampaikan hal tersebut ke Presiden Joko Widodo. Ia yakin Jokowi mendukungnya untuk membenahi tatanan yang menyimpang tersebut.

"Sudah saya sampaikan ke Presiden tentu saja. Bekerja itu ada professional judgement. Presiden tentu memberi support untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada pembenahan‎," ungkapnya.

Namun Sudirman enggan melaporkan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden tersebut ke penegak hukum. "Saya melaporkan pelanggaran etika, pelanggaran kepatutan dan tempatnya di MKD," ‎pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto mengungkapkan bahwa kasus pencatutan nama tersebut dinilai tidak akan memberikan dampak besar pada iklim investasi di Indonesia.

Namun memang, hal ini menjadi berita besar lantaran Freeport merupakan perusahaan tambang dengan skala besar dan tak jarang menimbulkan polemik sebelumnya.

"Seharusnya tidak ganggu investasi, terkait satu investor saja. Memang ini investor kelas besar, makanya menjadi perhatian. Tapi kalau investor pada umumnya harusnya tidak ada dampaknya," ujarnya di Menara Kadin, Jakarta, Senin (16/11/2015).

Meski demikian, ke depannya Suryo berharap hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi. Pasalnya, kegaduhan yang ditimbulkan akibat dikhawatirkan membuat tingkat kepercayaan investor terhadap pemerintah bisa terganggu.

"Tapi pemerintah juga harus mengupayakan perbaiki investasi di Indonesia, pemerintah harus melakukan penyempurnaan," tandasnya. (Pew/Gdn)