Kripto Jadi Alat Pembayaran Sah, Apa Dampaknya?

Liputan6.com, Jakarta - Merujuk perkembangan pasar kripto saat ini, The Fed berencana meluncurkan uang digital. Baru-baru ini sudah ada El Salvador yang mengumumkan kripto menjadi mata uang sah di negara tersebut.

Cryptocurrency atau uang kripto merepresentasikan kebalikan dari privasi lantaran sumber setiap transaksi dapat dilacak. Direktur Royalti Metalla, E.B. Tucker mengatakan, Pemerintah bisa menggunakan itu untuk mengeluarkan mata uang digital bank sentral.

"Apa yang telah dilakukan cryptocurrency, adalah orang-orang benar-benar menganut gagasan tidak ada privasi. Tidak ada yang menginginkan privasi lagi. Mereka menyukai gagasan bahwa segala sesuatu transparan dan bisa dilacak,” kata Tucker dilansir dari Kitco, Minggu (13/6/2021).

Privasi, dalam hal ini, mengacu pada kemampuan individu untuk memalsukan uang dan menghindari pajak, kegiatan yang ingin dikontrol oleh pemerintah. Mengenai mata uang digital bank sentral, Tucker mengatakan hanya masalah waktu sebelum Koin Fed diperkenalkan, juga koin El Salvador yang secara resmi telah diumumkan menjadi mata uang yang sah di negara tersebut.

Komentar Tuckers itu datang ketika Presiden El Salvador Nayib Bukele baru-baru ini mengumumkan negara Amerika Latin tersebut bergerak untuk mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah.

The Fed juga berencana untuk masuk dalam pasar uang kripto. Meskipun bank sentral tidak menetapkan rencana khusus pada mata uang, Ketua The Fed Jerome Powell mengutip kemajuan teknologi pembayaran dan mengatakan The Fed telah ‘dengan hati-hati memantau dan beradaptasi’ dengan inovasi tersebut.

"Fokus kami adalah memastikan sistem pembayaran yang aman dan efisien yang memberikan manfaat luas bagi rumah tangga dan bisnis Amerika sambil juga merangkul inovasi,” kata Jerome.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Juru bicara International Monetary Fund (IMF), Gerry Rice memberikan komentar terkait penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di El Salvador.

Seperti dilansir Coindesk, Jumat, 11 Juni 2021, Rice mengatakan, adopsi bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah menimbulkan sejumlah masalah ekonomi makro, keuangan, dan hukum.

"Hal ini yang memerlukan analisis yang sangat hati-hati sehingga kami mengikuti perkembangan dengan cermat dan akan melanjutkan konsultasi kami dengan pihak berwenang," katanya.

Ia juga menambahkan, aset kripto memiliki risiko tinggi, sehingga langkah-langkah pengaturan yang efektif sangat penting ketika berhadapan dengan mata uang digital.

Tim IMF akan melakukan diskusi virtual dengan Presiden Nayib Bukele mengenai program kredit potensial, termasuk kebijakan untuk memperkuat tata kelola ekonomi dan Pasal IV El Salvador. El Salvador menjadi negara pertama yang mengadopsi bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah.

Keputusan ini diambil setelah sebagian besar anggota parlemen menyetujui proposal Presiden El Salvador, Nayib Bukele. Seperti dilansir CNN, Kamis, 10 Juni 2021, saat ini negara tersebut telah menerima bitcoin sebagai alat pembayaran seperti dollar Amerika Serikat.

Undang-undang menyatakan, semua agen ekonomi harus menerima bitcoin sebagai bentuk pembayaran barang atau jasa.Tak hanya itu, bitcoin saat ini juga bisa digunakan untuk pembayaran.