PP Presisi Raih Kontrak Baru Rp 2,74 Triliun hingga Semester I 2022

Liputan6.com, Jakarta - PT PP Presisi Tbk (PPRE) menambah perolehan kontrak baru sebesar Rp 661,9 miliar pada Juni 2022. Dengan demikian, hingga Juni 2022, perseroan telah mengantongi total perolehan kontrak baru mencapai Rp 2,74 triliun atau telah mencapai 47 persen dari target perolehan kontrak baru perseroan  2022 sebesar Rp5,9 triliun.  

Berdasarkan lini bisnis perolehan kontrak baru didominasi civil work sebesar 55,95 persen dan mining services sebesar  40,22 persen. kedua lini bisnis tersebut merupakan lini bisnis utama PP Presisi.

Sedangkan sisanya diperoleh dari  lini bisnis pendukung yaitu structure work, production plant dan heavy equipment rental sebesar 3,83 persen. Untuk  penambahan kontrak baru berdasarkan pemberi kerja didominasi oleh pasar eksternal (Non PP Group) sebesar 95,8 persen dan pasar internal (PP Group) sebesar 4,2 persen. 

"Hal tersebut tentunya membuktikan bahwa Perseroan mampu bersaing  di pasar eksternal dan membuka peluang kami dalam perolehan pasar yang lebih luas serta meningkatkan positioning Perseroan sebagai main kontraktor di bidang konstruksi maupun jasa pertambangan," ujar  Direktur  Utama PT PP Presisi Tbk,Rully Noviandar dalam keterangan resminya, Jumat (8/7/2022).

Dia menambahkan, pencapaian tersebut meningkatkan optimisme dalam mencapai target perolehan kontrak baru.

"Selain itu, dukungan Pemerintah dalam meningkatnya anggaran pengadaan lahan untuk pembebasan jalan tol guna percepatan  penyelesaian jalan tol, juga berpeluang besar bagi perseroan sebagai perusahaan konstruksi berbasis alat berat dengan engineering capacity yang kami miliki untuk meningkatkan perolehan kontrak baru dan laba perseroan,” ujar Rully.

PP Presisi berharap, seluruh kontrak baru yang diperoleh tersebut dapat menghasilkan burn rate yang tinggi sehingga dapat  menghasilkan penjualan secara optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan perseroan pada 2022.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, PT PP Presisi (Perseroan) Tbk (PPRE) menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi I Tahap I Tahun 2022 senilai Rp 202,98 miliar.

Obligasi resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 1 Juli 2022. Obligasi itu terdiri dari dua seri. Yakni seri A dengan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebesar Rp 102,27 miliar, dengan tingkat bunga tetap obligasi sebesar 9,50 persen per tahun.

Tenor untuk seri A adalah tiga tahun sejak tanggal emisi atau hingga 30 Juni 2025. Kedua, yakni seri B dengan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebesar Rp 100,70 miliar dengan tingkat bunga 10,50 persen per tahun. Tenor untuk seri ini adalah lima tahun atau jatuh tempo pada 30 Juni 2027.

Direktur Utama PT PP Presisi, Rully Noviandar menuturkan, perseroan telah melakukan pemeringkatan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Hasil untuk obligasi tersbeut yakni idBBB+ (triple B Plus) berdasarkan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2021.

"Alokasi dana sebesar 70 persen akan digunakan untuk capital expenditure yaitu berupa penambahan peralatan berat untuk menunjang proyek jasa pertambangan serta proyek civil work. Lalu sebesar 30 persen akan digunakan untuk modal kerja Perseroan” ujar Rully,” dalam keterbukaan informasi Bursa, Jumat, 8 Juli 2022.

Dalam aksi ini, PP Presisi telah menunjuk tiga perusahaan sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi (PPE) atau joint lead underwriter (JLU). Yaitu PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas.

Sedangkan untuk Profesi Penunjang lainnya, perseroan menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia sebagai Wali Amanat, Jusuf Indradewa & Partner selaku Konsultan Hukum Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito selaku notaris.

Rully menambahkan, penawaran obligasi ini menunjukkan komitmen perseroan dalam meningkatkan engineering capacity untuk menunjang proyek jasa pertambangan dan pekerjaan sipil.

"Penawaran ini juga menunjukkan kepercayaan investor kepada perusahaan kami dalam mewujudkan strategi manajemen untuk pertumbuhan berkelanjutan serta strategi keuangan yang mengacu pada prinsip berbasis risiko,” kata Rully.

Sebelumnya, PT PP Presisi (PPRE) bersama dengan anak usaha (PT LMA) memperoleh fasilitas kerja sama pembiayaan berupa fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT BNI (Persero) Tbk.

Pembiayaan ini untuk penyelesaian pada proyek pembangunan Jalan Tol Cinere–Jagorawi Seksi 3 sekitar Rp 770miliar dengan total nilai kontrak Proyek Jalan Tol Cinere–Jagorawi Seksi 3 sebesar Rp 1,2 triliun.

Direktur Utama PP Presisi, Rully Noviandar  mengungkapkan, dengan diperolehnya fasilitas kerja sama pembiayaan berupa fasilitas modal kerja tersebut akan membantu perseroan dalam mempercepat proses penyelesaian proyek yang direncanakan selesai pada awal kuartal IV 2022.

"Serta menandakan PP Presisi memperoleh kepercayaan besar dari Perbankan dalam pembangunan pekerjaan Proyek Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3 yang diharapkan dapat meningkatkan competitiveness advantage perseroan sebagai Perusahaan Jasa Konstruksi maupun Jasa Pertambangan sebagai kontraktor utama,” ujar Rully Noviandar melalui keterangan resminya, ditulis Sabtu (11/6/2022).

Dia menuturkan, yang diketahui pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia pada dua tahun terakhir ini berdampak pada seluruh sektor industri termasuk mundurnya beberapa tender proyek infrastruktur, Proyek Jalan Tol Cinere – Jagorawi Seksi 3 merupakan proyek infrastruktur satu-satunya yang ditenderkan pada 2021.

Sementara itu, jalan tol tersebut merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) II yang menghubungkan Kukusan–Cinere Depok sepanjang 5,5 kilometer.

"Sehingga diharapkan dengan selesainya seksi 3 ini, maka jalan tol (JORR) I akan terhubung dengan (JORR) II melalui Jalan Tol Depok–Antasari (Desari) dan Jalan Tol Cijago," tambah Rully.

Ke depan, PP Presisi akan fokus pada pekerjaan jasa konstruksi maupun non konstruksi melalui sinergi dengan BUMN maupun Swasta, terutama sebagai kontraktor jasa pertambangan dengan mengacu pada trend pertumbuhan nikel dan peningkatan harga komoditas dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki perseroan.