BNI Kucurkan Dividen Rp 4,39 Triliun kepada Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) memutuskan memberikan dividen sebesar Rp 4,39 triliun kepada pemerintah Indonesia. 

"Dengan memperhitungkan komposisi saham milik pemerintah yang sebesar 60 persen, maka perseroan akan menyetorkan dividen senilai Rp4,39 triliun ke rekening kas umum negara," kata Direktur Utama BNI Royke Tumilaar dalam konferensi pers, Rabu (15/3/2023).

Sementara itu, atas kepemilikan 40 persen saham publik senilai Rp 2,92 triliun akan diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing.

Dengan demikian, BNI akan membagikan dividen sebesar 40 persen dari laba bersih atau Rp 7,32 triliun. Angka tersebut meningkat 2,69 kali lipat dari total dividen tahun buku 2021 senilai Rp 2,72 triliun.

"Nilai dividen per lembar saham kali ini ditetapkan Rp 392,78 atau lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar Rp 146," kata Royke.

Adapun, sebesar 60 persen dari laba bersih perseroan atau senilai Rp10,98 triliun akan digunakan sebagai saldo laba ditahan untuk pengembangan usaha berkelanjutan BNI ke depan," kata dia.

BNI berhasil menutup 2022 dengan mencetak kinerja impresif dan melampaui konsensus pasar. Hal ini tercermin dari laba bersih konsolidasi yang tercatat Rp 18,31 triliun, tumbuh signifikan 68 persen year on year (yoy), dan merupakan perolehan laba bersih tertinggi sepanjang sejarah BNI.

Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) memutuskan memberikan dividen sebesar 40 persen dari laba bersih atau Rp 7,32 triliun.

Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar menuturkan, pihaknya membagikan dividen sebesar 40 persen dari laba bersih. Angka tersebut meningkat 2,69 kali lipat dari total dividen tahun buku 2021 senilai Rp 2,72 triliun.

"Dengan demikian nilai dividen per lembar saham kali ini ditetapkan Rp 392,78 atau lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar Rp 146," kata Royke dalam konferensi pers virtual, Rabu (15/3/2023).

Sementara itu, dengan memperhitungkan komposisi saham milik Pemerintah yang sebesar 60 persen, maka perseroan akan menyetorkan dividen senilai Rp4,39 triliun ke rekening kas umum negara. 

"Atas kepemilikan 40 persen saham publik senilai Rp 2,92 triliun akan diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing," kata dia.

Sedangkan sebesar 60 persen dari laba bersih perseroan atau senilai Rp10,98 triliun akan digunakan sebagai saldo laba ditahan untuk pengembangan usaha berkelanjutan BNI ke depan. 

Perseroan tetap optimistis dapat membukukan pertumbuhan kinerja positif seiring dengan agenda transformasi yang masih berjalan pada 2023.  

Dia bilang, kenaikan rasio pembayaran dividen menjadi 40 persen pada tahun ini dilakukan seiring dengan kinerja keuangan perseroan yang terus membaik dengan capaian laba Rp18,3 triliun pada 2022.   

BNI juga mampu mengelola rasio kecukupan permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) pada level yang sehat mencapai 19,3 persen pada Desember 2022, sehingga kami memiliki kapasitas untuk membagi dividen dengan rasio dan nilai yang lebih besar.   

Dengan meningkatnya nilai dividen per lembar saham tahun ini menjadi Rp 392,78, diharapkan dapat memberikan dividen yield yang optimal kepada share holder.

Royke menuturkan perseroan optimistis dalam meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Secara umum, 2023 diprediksi sebagai tahun yang penuh tantangan dengan masih berlanjutnya isu geopolitik, perlambatan ekonomi dan tekanan inflasi secara global. Inflasi pun diperkirakan melandai ke 3,8 persen setelah meredanya dampak kenaikan harga BBM ke inflasi konsumen. Stabilnya ekonomi domestik ini tentunya akan menjadi katalis pertumbuhan bisnis yang sehat bagi perbankan.   

"Dengan mempertimbangkan prospek dan potensi bisnis serta kondisi makro ekonomi, perseroan tetap optimis pertumbuhan kinerja akan positif seiring dengan agenda transformasi yang masih berjalan di 2023,” imbuhnya.