Isu akuisisi saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) oleh PT Pertamina sudah banyak beredar di kalangan pelaku pasar. Namun ternyata, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga saat ini belum memperoleh kejelasan terkait kabar tersebut.
Meski mengaku sudah memperoleh klarifikasi PGN terkait isu yang dilontarkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan tersebut, OJK mengaku masih harus mencari kejelasan dari pihak-pihak terkait.
"PGN belum menyampaikan dokumen tentang aksi korporasinya. Jadi kami belum tahu apakah nanti bentuknya merjer atau akuisisi. Jadi belum bisa memberikan komentar," kata Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK, Nurhaida usai menghadiri Rapat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/1/2014).
Nurhaida mengungkapkan, OJK ingin mendapatkan klarifikasi penuh terkait aksi korporasi dari perusahaan gas yang sahamnya dikuasai pemegang saham publik sebanyak 43% tersebut. Terlebih lagi, isu akuisisi tersebut sudah ramai diberitakan media masa.
"OJK sudah minta klarifikasi dari PGN tentang rencana tersebut. Tapi jawaban PGN, sampai saat ini belum ada perintah dari pemegang saham untuk melakukan aksi korporasi tertentu. Jadi, kami tidak bisa follow up lagi," tutur dia.
Dengan minimnya informasi yang diperoleh, OJK mengaku terus berupaya mencari kejelasan dari pihak-pihak terkait perihal rencana besar dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.
"Saya belum bisa menyampaikan siapa saja pihak itu terkait dengan rencananya seperti apa, bagaimana kedepannya," ujar dia.
Dengan informasi minim tersebut, Nurhaida mengatakan OJK sebagai pengawas pasar modal tak dapat menduga sampai mengetahui secara jelas rencana aksi korporasi PGN.
"Kami tak dapat menduga-duga hingga ada kejelasan dari kondisi itu. Kami lihat kondisi market sejak Oktober saat isu mencuat. Kami sedang tahap klarifikasi ke pihak terkait dan nanti akan kami sampaikan setelah ada klarifikasi yang lebih jelas," tukas dia.
Presiden Diminta Turun Tangan
Di sisi lain, Analis Samuel Sekuritas, Adrianus Bias Prasetyo meminta adanya campur tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menuntaskan permasalahan ini serta memberikan kepastian aksi korporasi ini merupakan pilihan yang terbaik.
"Kalau kemarin DPR melalui Pak Marzuki Alie sudah mengeluarkan statement, namun (polemik) tetap berlanjut. Jadi saya pikir yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah Presiden sebagai atasan langsung dari Menteri BUMN Dahlan Iskan," ujar dia dalam keterangannya.
Menurut dia, saat ini banyak pihak terutama para pemegang saham publik yang tidak suka dengan polemik dan skenario akuisisi seperti ini. Pasalnya, kondisi seperti ini telah membuat rugi para pemegang saham PGN. "Jadi saya pikir tentunya kepastian akan polemik ini masih ditunggu oleh pasar," kata dia.(Fik/Shd)
Baca juga
Meski mengaku sudah memperoleh klarifikasi PGN terkait isu yang dilontarkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan tersebut, OJK mengaku masih harus mencari kejelasan dari pihak-pihak terkait.
"PGN belum menyampaikan dokumen tentang aksi korporasinya. Jadi kami belum tahu apakah nanti bentuknya merjer atau akuisisi. Jadi belum bisa memberikan komentar," kata Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK, Nurhaida usai menghadiri Rapat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/1/2014).
Nurhaida mengungkapkan, OJK ingin mendapatkan klarifikasi penuh terkait aksi korporasi dari perusahaan gas yang sahamnya dikuasai pemegang saham publik sebanyak 43% tersebut. Terlebih lagi, isu akuisisi tersebut sudah ramai diberitakan media masa.
"OJK sudah minta klarifikasi dari PGN tentang rencana tersebut. Tapi jawaban PGN, sampai saat ini belum ada perintah dari pemegang saham untuk melakukan aksi korporasi tertentu. Jadi, kami tidak bisa follow up lagi," tutur dia.
Dengan minimnya informasi yang diperoleh, OJK mengaku terus berupaya mencari kejelasan dari pihak-pihak terkait perihal rencana besar dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.
"Saya belum bisa menyampaikan siapa saja pihak itu terkait dengan rencananya seperti apa, bagaimana kedepannya," ujar dia.
Dengan informasi minim tersebut, Nurhaida mengatakan OJK sebagai pengawas pasar modal tak dapat menduga sampai mengetahui secara jelas rencana aksi korporasi PGN.
"Kami tak dapat menduga-duga hingga ada kejelasan dari kondisi itu. Kami lihat kondisi market sejak Oktober saat isu mencuat. Kami sedang tahap klarifikasi ke pihak terkait dan nanti akan kami sampaikan setelah ada klarifikasi yang lebih jelas," tukas dia.
Presiden Diminta Turun Tangan
Di sisi lain, Analis Samuel Sekuritas, Adrianus Bias Prasetyo meminta adanya campur tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menuntaskan permasalahan ini serta memberikan kepastian aksi korporasi ini merupakan pilihan yang terbaik.
"Kalau kemarin DPR melalui Pak Marzuki Alie sudah mengeluarkan statement, namun (polemik) tetap berlanjut. Jadi saya pikir yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah Presiden sebagai atasan langsung dari Menteri BUMN Dahlan Iskan," ujar dia dalam keterangannya.
Menurut dia, saat ini banyak pihak terutama para pemegang saham publik yang tidak suka dengan polemik dan skenario akuisisi seperti ini. Pasalnya, kondisi seperti ini telah membuat rugi para pemegang saham PGN. "Jadi saya pikir tentunya kepastian akan polemik ini masih ditunggu oleh pasar," kata dia.(Fik/Shd)
Baca juga
Rencana Pertamina Caplok PGN Makin Serius?
Diakuisisi Pertamina, PGN Wajib Gelar `Public Expose` 2x24 Jam
Penghuni Bursa Anggap Aneh Opsi Merger Pertagas & PGN
Advertisement