Tarif Sewa Stadion GBT Bakal Naik, Bappeko Surabaya Beri Harga Spesial buat Persebaya

Untuk tim dari Surabaya, dalam hal ini Persebaya, akan ada perbedaan tarif sewa stadion GBT.

oleh Dian Kurniawan diperbarui 09 Jul 2019, 06:00 WIB
Diterbitkan 09 Jul 2019, 06:00 WIB
(Foto: Pemkot Surabaya)
Stadion GBT (Foto: Pemkot Surabaya)

Liputan6.com, Surabaya - Menanggapi informasi yang beredar,  retribusi stadion Gelora Bung Tomo (GBT) naik 15 kali lipat, Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, langsung menggadakan rapat bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Surabaya, Jawa Timur.

Rapat koordinasi itu membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) retribusi sewa Gelora Bung Tomo (GBT) yang diusulkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Kepala Bappeko Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi Bappeko dengan Dispora, retribusi sewa stadion GBT dalam raperda itu dihitung berdasarkan per hari atau 24 jam. Sementara itu selama ini tarif sewa yang dibebankan ke Persebaya dihitung dalam setiap laga.

"Jadi yang mengajukan raperda tersebut adalah pihak Dispora melalui tim appraisal ke DPRD. Namun sebelum (raperda) itu berjalan masih pakai Perda yang lama (Perda Nomor 2 Tahun 2013)," kata Eri saat ditemui seperti ditulis Selasa (9/7/2019).

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya nomor 2 tahun 2013 pasal 19 B menyebutkan, retribusi stadion yang berlokasi di Benowo, Kecamatan Pakal itu, saat ini dibanderol Rp 30 juta untuk pertandingan level Liga 1. Sedangkan untuk pertandingan internasional, tarifnya Rp 70 juta.

Sementara dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) retribusi yang diusulkan Pemkot Surabaya, dibanderol Rp 444,6 juta per hari atau 24 jam. Sedangkan sewa untuk per jam mencapai Rp 22 juta.

Eri menjelaskan, tapi selama ini perhitungan sewa yang dibebankan ke Persebaya dihitung berdasarkan sekali laga (tanding). Jika diasumsikan dalam setiap laga pertandingan, waktu yang dibutuhkan 45 menit kali 2 adalah 2 jam.

"Jadi kalau dihitung dalam setiap laga (raperda) hanya Rp 44 juta," ujar dia.

Namun demikian, Eri memastikan, kalau untuk tim dari Surabaya, dalam hal ini Persebaya, pastinya nanti akan ada perbedaan tarif. Akan tetapi, hal ini tidak hanya berlaku untuk tim kebanggaan Persebaya saja, melainkan kegiatan lain yang bersifat sosial, seperti laga untuk amal.

"Sejak awal pertandingan kemarin sudah dibedakan harga sewa (stadion GBT) untuk Persebaya karena membawa nama baik Surabaya," kata dia.

Bahkan, kata Eri, setelah raperda ini disahkan akan dilakukan penyempurnaan dengan Perwali. Melalui Perwali tersebut, nantinya retribusi sewa juga akan dibedakan. Seperti untuk pertandingan Persebaya atau kegiatan laga amal lainnya.

"Perda itu nanti juga akan disempurnakan melalui Perwali. Jadi nanti juga ada perbedaan (tarif sewa) seperti untuk laga Persebaya atau laga amal, maka akan dimasukkan dalam Diskresi Perwali," paparnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Selanjutnya

Gelora Bung Tomo (GBT)
Persebaya Surabaya, yang memakai Gelora Bung Tomo (GBT) sebagai stadion tempat bertanding, khususnya saat Piala Presiden 2018. Hanya saja, pengelola GBT, Dispora Surabaya belum mendapat surat pemberitahuan (Dimas Angga P)

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Surabaya M. Afghani Wardhana menyampaikan, sebuah tim appraisal itu tidak tiba-tiba memunculkan nilai angka.

Semua itu sudah melalui proses kajian-kajian yang dilakukan oleh tim appraisal. Bahkan, sebelumnya tim appraisal juga melakukan studi banding dan survei ke beberapa stadion lain di luar Surabaya.

"Tim appraisal tersebut merupakan tim independen di luar pihak Dispora dan raperda retribusi itu muncul angkanya sudah melalui sebuah kajian oleh tim appraisal," kata Afghani.

Bahkan, Afghani menyebut, angka yang diusulkan oleh tim appraisal dalam raperda itu lebih murah dari tarif sewa stadion lain luar Surabaya yang punya kapasitas sama. Terlebih, jika raperda ini sudah disahkan, nantinya juga akan ditindaklanjuti dengan Perwali.

Hal ini sesuai dengan UU No 28 tentang pajak dan retribusi daerah yang menyebutkan kepala daerah dimungkinkan mengeluarkan kebijakan yang bersifat meringankan tarif dan sebagainya. Sehingga harapan Persebaya untuk mendapatkan tarif keringanan dipastikan tercapai.

"Itu nanti juga akan ditindaklanjuti dengan Perwali, tapi yang jelas Dispora tidak punya kapasitas menurunkan raperda yang ada sekarang ini, karena tahapan-tahapannya sudah sesuai dengan mekanisme yang harus dilalui (tim appraisal)," kata dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya