KAI Beri Uang Ganti Bongkar bagi Penghuni Rumah Dinas di Wonokromo Surabaya

Surabaya - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8 menyatakan, pihaknya sudah siapkan uang ganti bongkar untuk warga penghuni enam rumah dinas di Jalan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur yang dirobohkan pada Selasa (16/7/2019).

Humas KAI Daop 8, Suprapto menuturkan, pihaknya sudah menyediakan uang ganti bongkar untuk warga terdampak. Ada uang ganti senilai Rp 250 ribu per meter persegi untuk warga yang menempati bangunan rumah dinas.

PT KAI juga menyiapkan uang ganti bongkar bagi warga yang menempati bangunan semi permanen di luar bangunan rumah dinas senilai Rp 200 ribu.

Ia mengatakan, warga terdampak sudah bisa mengambil uang ganti bongkar itu di kantor PT KAI Daop 8 yang lokasinya bersebelahan dengan Stasiun Gubeng Baru Surabaya. Ia mengharapkan warga memaklumi.

"Hasil penertiban ini akan digunakan untuk pelebaran frontage road Wonokromo. Kami berharap, warga terdampak memaklumi. Ini aset negara yang akan digunakan untuk kepentingan umum,” kata dia, seperti dikutip dari suarasurabaya.net.

Berkaitan status hukum antara PT KAI dengan warga penghuni rumah dinas itu, Suprapto menuturkan, pembongkaran ini dilakukan setelah sudah tidak ada lagi ikatan kontrak sewa dengan PT KAI.

"Kami sudah melakukan sosialisasi, peringatan tersurat sudah sampai tiga kali. Dalam tahap sosialisasi itu, kami juga sudah menawarkan uang ganti bongkar itu kepada penghuni," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Camat Wonokromo, Tomi Ardiyanto menuturkan, sepanjang lahan yang akan digunakan pelebaran Frontage Road Wonokromo sisi barat statusnya memang dimiliki tiga pihak.

"Tanah milik PDPS (Perusahaan Daerah Pasar Surabaya), tanah milik pribadi yang sudah dibayar oleh Pemkot Surabaya, dan tanah milik PT KAI. Nah yang dibongkar hari ini milik PT KAI,” ujar dia.

Tomi mengakui, warga penghuni rumah dinas PT KAI itu masih berupaya meminta kompensasi yang dianggap sebagai hak kepada PT KAI. Pemkot Surabaya tidak bisa mengintervensi.

"Secara otoritas, ini milik PT KAI. Pemerintah kota hanya ingin membantu, salah satunya menawarkan kepada warga menghuni Rusunawa. Tetapi sebagian tidak berkenan," kata dia.

Ia menuturkan, sebagian warga penghuni bangunan di sepanjang jalan Wonokromo yang terdampak pelebaran FR sisi barat saat ini sudah tinggal di rumah susun sewa (Rusunawa) Keputih.

"Jadi sebelum dibongkar, rumah-rumah itu sudah kosong. Sebagian ada yang ke rumah saudaranya, ada juga yang pindah entah mana. Sebagian lagi pindah ke Rusun Keputih," ujar dia.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meneruskan pelebaran frontage road (FR) sisi barat. Hal ini membuat enam rumah dinas milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) dirobohkan Pemkot Surabaya pada Selasa (16/7/2019).

Kepala Dinas PU Bina Marga, Erna Purnawati menuturkan, sejumlah alat berat milik Dinas PU Bina Marga Kota Surabaya disiapkan di lokasi untuk perobohan bangunan atas permintaan dari PT KAI.

"Jadi, ini sebenarnya tanahnya PT KAI. Tetapi PT KAI meminta bantuannya kepada Pemkot,” ujar dia, seperti dikutip dari laman suarasurabaya.net, Selasa, 16 Juli 2019.

Ada enam rumah dinas milik PT KAI yang akan dirobohkan oleh Dinas PU Bina Marga yang dibantu tim Satpol PP.

"Kurang lebih ini memanjang sampai 30 meter. Berarti totalnya tiga ribuan meter persegi. Enam persil rumah dinas milik PT KAI,” ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, Irvan Widyanto.

Irvan menuturkan, sosialisasi pengosongan bangunan dan rencana perobohan ini sudah disampaikan kepada masyarakat. Satpol PP bersama PT KAI, juga camat setempat, dan warga.

"Kami sudah sosialisasikan melalui PT KAI. Camat juga sudah mengumpulkan warga dan mereka langsung berinteraksi dengan PT KAI. Warga sudah menyadari, jadi sebelum kami tertibkan mereka sudah mengosongkan sendiri rumahnya," ujar dia.

Ia mengklaim, peringatan tertulis PT KAI juga sudah disampaikan kepada warga penghuni rumah dinas itu setidaknya dua hingga tiga hari lalu. Peringatan tertulis itu menyebutkan hari ini akan dibongkar.

Satpol PP, Irvan menuturkan juga membantu sebagian warga mengeluarkan barang-barang mereka dari rumah dinas tersebut. Ia mengatakan, warga sudah siap mengosongkan rumah yang ditempati selama ini.

"Memang ada keinginan-keinginan yang disampaikan ke PT KAI. Tapi saya tidak jelas seperti apa, karena yang memiliki hubungan hukum tentang ini, PT KAI dengan warga," ujar dia.