Jurus Pemkot Surabaya agar Serapan Operasi Perangkat Daerah Optimal

Liputan6.com, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Bagian Administrasi Pembangunan (ADPEMB) memastikan terus memantau kinerja pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan target serapan anggaran pada setiap program perencanaan.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (ADPEMB) Kota Surabaya, Robben Rico mengatakan, pihaknya bertugas di bidang pengawalan proses perencanaan, monitoring, pengecekan, hingga evaluasi paket pekerjaan pada masing-masing OPD. Bentuk paket pekerjaan itu bisa seperti lelang proyek, hingga kebutuhan undangan untuk narasumber.

"Semua posisi (pekerjaan) itu harus on the track. Kalau tidak, biasanya kami lakukan desk khusus, kendalanya kita tanya apa, kemudian nanti misal ada kendala kita minta dia harus buat action plan dan prediksinya dia untuk ngejar kekuranganya seperti apa,” kata Robben saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (4/10/2019).

Selain itu, Robben menuturkan, dalam tiap Minggu, pihaknya akan memanggil OPD terkait yang serapan pekerjaannya dinilai belum sesuai dengan target. Nantinya, OPD tersebut akan diberikan perlakuan khusus agar bisa mengejar target pekerjaan.

"Kita akan tanyakan kendala di lapangan seperti apa, baru kita kasih treatment, bagaimana dia ngejar kalau dia terlambat. Yang kita lakukan ini terbukti efektif, tahun kemarin capaian serapan sesuai dengan target," ujar dia. 

Robben mengatakan, biasanya ada beberapa kendala yang membuat OPD itu terlambat dalam menyelesaikan paket pekerjaan. Seperti ada, aturan baru atau keterkaitan dengan perizinan. 

Namun, kadang juga memang keterlambatan pekerjaan itu dari OPD yang bersangkutan. Selain itu, kendala ini juga bisa terjadi karena harus koordinasi dengan jajaran samping, tenaga ahli dan pihak narasumber.

"Makanya tiap Minggu itu OPD saya kumpulkan, progres pekerjaannya saya minta, kita lakukan evaluasi, saya juga minta buatkan laporan dalam bentuk matriks,” terang Robben.

*** Dapatkan pulsa gratis senilai Rp 5 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com di tautan ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Disamping memberikan treatment, pihaknya juga melakukan kinerja pemantauan terkait posisi bidang pekerjaan. Misalnya posisi pekerjaan itu berada pada kuartal tiga, tapi bisa ditarik ke depan. 

Oleh karena itu, pekerjaan tersebut harus ditarik pada kuartal dua. Namun demikian, pihaknya tidak mengizinkan jika F1 (perencanaan) dimundurkan ke belakang pada semua bidang pekerjaan.

"Kami tidak mengizinkan memundurkan F1 nya ke belakang pada semua pekerjaan. Karena mereka sendiri yang membuat perencanaan (F1), kalau telat nanti juga tunjangan kinerja mereka berkurang," kata dia.

Robben memastikan, langkah atau upaya yang dilakukan ini pun terbukti efektif mendorong masing-masing OPD mencapai target pekerjaan. Bahkan, ia mengakui, pada 2018, serapan anggaran di masing-masing OPD memenuhi target dari perencanaan. 

"Langkah yang saya lakukan ini terbukti jalan. Kalau kinerja mereka bagus, pastinya juga akan berdampak pada tunjangan kinerja mereka,” pungkasnya.