Dilema Pemilik Warkop di Surabaya Saat PPKM Diperpanjang

Liputan6.com, Surabaya - Pemilik Warung Kopi (Warkop) di Gayung Kebonsari Surabaya, Dian mengaku dilema dengan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diperpanjang hingga 2 Agustus mendatang.

Menurutnya, di sisi lain dia mendukung langkah pemerintah dalam menanggulangi COVID-19, namum sisi lainnya juga dia keberatan dengan PPKM yang diperpanjang.

“Dilemanya adalah mati karena penyakit atau mati karena tidak punya duit,” ujar Dian, Selasa (27/7/2021).

Selama ini, lanjut Dian, dia hanya mengandalkan prosesi satu-satunya sebagai pengaduk kopi. Penghasilannya selama ada virus corona ini tidak menentu. Dia juga wajib menghidupi istri dan tiga anaknya.

Kendati demikian, saat ada kelonggaran dalam perpenjangan PPKM Level ini dia mengaku bersyukur karena sudah dapat membuka warkopnya.

“Alhamdulillah dengan diberi kelonggaran ini masih ada rejeki. Kalau berbicara hasil ya menurun drastis,” ucap Dian.

Dian juga mengaku masih mengingat kenangan pahit saat membuka warkopnya kembali, dia merasa seperti menjual barang haram saat PPKM diberlakukan. “Karena takut di sweeping mas,” ujarnya.

Dian berharap PPKM tidak diperpanjang lagi. Karena kebijakan ini tentu merugikan dirinya dan pelaku usaha kecil lainnya. Karena yang dihadapi ini (Covid-19) tidak kelihatan.

“Harapan saya ya kebijakan pemerintah ini langsung ke pencegahan dan penanganan. Seperti dikasih obat atau jamu ini lebih mengena ke masyarakat,” ucap Dian.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sementara itu, penikmat kopi, Samir yang mengungkapkan, kebijakan dibatasi waktu saat berada di rumah makan atau lainnya itu sama saja. Ada atau tidak adanya PPKM seperti tidak berpengaruh signifikan.

“PPKM kan untuk mencegah kerumunan meski dibatasi waktu berapapun, tetap saja ada kerumunan. Mending tegas saja lah,” ujar Samir.

Hal senada juga disampaikan sales properti, Khaesar yang mengatakan, pemerintah seharusnya bisa mengedepankan sosialisasi. Karena PPKM berdampak pada usaha ekonomi kecil.

“Rakyat bisa marah, orang kaya teriak prokes, orang miskin teriak lapar,” ucapnya.