Ramai-Ramai Mengadu ke PKS Jatim, Tolak Tunda Pemilu 2024

Liputan6.com, Surabaya - Sejumlah kelompok masyarakat di Jawa Timur menyampaikan aspirasi menolak pemilu 2024 ditunda maupun wacana perpanjangan masa jabatan presiden ke Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy.

Sejumlah elemen masyarakat dari serikat pekerja, kelompok kesenian, driver ojek daring dan nelayan menyampaikan aspirasi di sela-sela pelaksanaan Bimbingan Teknis Anggota Legislatif PKS se-Jawa Timur, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta di Surabaya, Rabu (30/3/2022).

Zulkhair dari Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Jawa Timur menyampaikan, jika saat ini buruh sedang aksi di Jakarta menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Kita tolak keras karena ini kejahatan konstitusi paling dahsyat dalam sejarah demokrasi kita. Kita harapkan PKS bisa memberikan ketegasan," ungkap Zulkhair, di Surabaya, Kamis (31/3/2022).

Ia mengaku heran dengan pihak-pihak yang menyuarakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Baginya, mereka yang mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sama sekali tidak paham konstitusi.

"Mereka harus mendapatkan konsekuensi dari masyarakat," papar dia.

Hal senada diungkapkan pembina komunitas musik jalanan di Surabaya, Agus. Dia mengatakan saat ini waktunya membendung segala wacana tambah jabatan presiden karena nasib rakyat sudah carut marut.

"Harus ada partai yang berani ke depan menolak. Bagaimanapun suara rakyat suara tuhan, sekarang kemana suara tuhan itu. Mahasiswa sudah bergerak menolak, kita minta PKS juga konsisten menyuarakan itu," papar dia.

Pengurus Pokmas Wonokromo Surabaya, Heri Wahyudiono menyebut, masyarakat di bawah terutama di Wonokromo sangat tegas dan lugas menolak pemilu ditunda.

"Kami sampaikan di Wonokromo tegas pak, menolak pemilu ditunda atau masa jabatan diperpanjang," ungkap dia.

Menanggapi aspirasi dari kelompok masyarakat di Jawa Timur, Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy mengaku gembira karena acara Bimtek Anggota Legislatif PKS dihadiri aspirasi dari masyarakat.

"Kami menerima aspirasi yang disampaikan secara lugas, tegas dan jelas. Saya pikir sangat update apa yang disampaikan berbagai kelompok masyarakat tentang wacana perpanjangan masa jabatan," urai Habib Aboe.

Habib Aboe menyebut aspirasi ini adalah amanah yang harus diperjuangkan dan didengar. Sebab aspirasi publik adalah nurani rakyat yang harus didengar supaya tidak ada upaya inkonstitusional demi kekuasaan.

"Bernegara itu ada aturannya. PKS tegak lurus dengan konstitusi termasuk lama masa jabatan presiden sudah diatur selama lima tahun dan maksimal dua periode. Kita mengajak seluruh komponen masyarakat mengawal UUD Negara Republik Indonesia 1945," ungkapn