Menteri Bahlil: Penundaan Pemilu Jangan Diharamkan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, kembali menyatakan, stabilitas politik bisa berdampak positif bagi dunia investasi. Oleh karena itu, Bahlil mengklaim apabila ada kepastian usulan penundaan pemilu, maka hal tersebut akan berdampak positif bagi iklim investasi Indonesia.

"Saya pikir kalau dari sisi investasi, pengusaha itu kan butuh kepastian, stabilitas politik. Nah, kalau wacana penundaan ini bisa dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan mekanisme undang-undang, dalam pandangan saya, itu akan bagus untuk investasi," kata Bahlil di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (30/3/2022).

Meski demikian, Bahlil menyadari usulan tersebut hanya dapat terlaksana bila sesuai mekanisme perundang-undangan.

"Selama memenuhi kaidah aturan sesuai dengan undang-undang dan mekanisme tata kelola negara," kata dia.

Bahlil menilai, usulan penundaan pemilu seharusnya bukan barang haram, apalagi bila dilontarkan di parlemen.

"Ini parlemen ini kan lembaga demokrasi. Orang mau cerita apa saja boleh, termasuk penundaan pemilu. Jadi jangan diharamkan barang yang tidak haram," ujar dia.

"Sesuatu pemikiran yang konstruktif untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara, termasuk penundaan pemilu itu sesuatu yang wajar-wajar saja. Tinggal gimana proses di parlemen. Boleh apa tidak, monggo diselesaikan di sini," pungkas Bahlil.