JSM Sebut Wacana Demo Susulan Mahasiswa di Surabaya Ketinggalan Kereta

Liputan6.com, Surabaya - Kebijakan DPRD Jawa Timur mengirimkan surat edaran kepada Presiden Jokowi Widodo dan Ketua DPR Puan Maharani, terkait penyampaian aspirasi lanjutan yang disampaikan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Surabaya dan Aliansi Ekstra Kampus Cipayung se-Surabaya, masih memantik polemik di kalangan mahasiswa.

Kalangan mahasiswa yang bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Surabaya disebut-sebut bakal menggelar demo lanjutan pada Senin (18/4/2022).

Merespons rencana tersebut, Direktur Riset Jatim Social Movement (JSM) Alex Abdullah menilai agenda demonstrasi yang tengah disiapkan kalangan mahasiswa Surabaya tersebut ketinggalan kereta. Dia menilai kebijakan DPRD mengeluarkan surat tembusan kepada Presiden dan Ketua DPR RI sudah sangat tepat dilakukan.

"Adik-adik HMI Surabaya menurut saya tidak memahami permasalahan dari alur gerakan yang sudah terjadi di Surabaya. Dan pak ketua DPRD sudah menemui mahasiswa kemarin, sudah menindaklanjuti pula dengan mengirim surat resmi kepada bapak presiden yang diserap langsung dari Mahasiswa, dan suara itu membulat sebagaimana edaran yang telah dikeluarkan oleh DPRD Jatim," ujarnya Sabtu (16/4/2022).

Jika HMI memisahkan diri dari gabungan pergerakan yang diusung kemarin, akan terbaca jika tuntutan sentral dari Aliansi Cipayung dan Bem Surabaya sedang terjadi penggembosan, alias pergerakan mahasiswa Surabaya semakin mengecil dan terpecah belah.

Menurut Alex, rencana demonstrasi Himpunan Mahasiswa Islam Surabaya jangan sampai nantinya membuat gerakan yang dikawal oleh seluruh aliansi Mahasiswa se-Surabaya menjadi bias dan terpecah-pecah.

Menurutnya, dalam mengawal isu dan tuntutan mahasiswa yang tengah disuarakan, juga harus dibarengi dengan pemahaman pergerakan yang absolut sehingga tuntutan-tuntutan tersebut bisa jebol diterima dan dikabulkan oleh Presiden sendiri.

"Jangan sampai terbaca jika gerakan yang akan diselenggarakan pada Senin nanti oleh adik-adik HMI hanya perebutan klaim dari masing-masing organ. Harus ada indikator bersama, konsensus bersama dan tujuan tujuan jelas dari seluruh gerakan yang terjadi di Surabaya," ungkap Alex.

Tidak hanya itu, menurut Alex, indikator gerakan bisa disebut berhasil jika memiliki tujuan jelas dalam gerakan itu sendiri. Menurutnya, tujuan jelas itu dapat diartikan dengan memberikan tenggat waktu kepada pemangku kebijakan untuk menjawab seluruh tuntutan.

"Surat edaran dari DPRD Provinsi kan baru dikirim, seharusnya adik-adik HMI Surabaya menunggu dulu untuk memberikan tenggat waktu agar isi tuntutan itu dijawab. Nah, baru jika kemudian semua tuntutan itu tidak digubris, adik-adik mahasiswa harus bergerak bersama lagi, dan geraknya jangan sendiri-sendiri seperti yang direncakan adik-adik HMI ini biar nantinya terbaca besar dan kompak." Ungkap Alex.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak berjanji menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR Puan Maharani.

Janji itu disampaikan di hadapan mahasiswa yang melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD Jatim, Kamis (14/4). Sahat bersama Ketua DPRD Jatim Kusnadi, naik ke truk dan memberikan sambutan pada mahasiswa.