Skema TKDN Ponsel 4G Diputuskan 2 Opsi, Apa Saja?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akhirnya menetapkan dua (2) opsi untuk skema Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) ponsel 4G, yakni 100 persen hardware dan 100 persen software, dari 5 opsi yang diusulkan.

Namun, kedua opsi ini akan dilengkapi dengan beberapa persyaratan turunan yang harus dipenuhi bagi vendor yang hendak berinvestasi di Indonesia.

"Misalnya, vendor yang memilih opsi 100 persen software boleh mengimpor ponsel dalam bentuk Complete Built Unit (CBU). Syaratnya, harga ponsel harus di atas Rp 8 jutaan," ungkap Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan

Sementara, opsi 100 persen hardware akan memiliki persyaratan tersendiri. Menurutnya, opsi ini akan berdampak pada ponsel yang sulit dirakit di sini dan tak bisa memenuhi aturan TKDN. 

Sebelumnya, ada lima (5) skema pemenuhan TKDN ponsel 4G. Kelima skema tersebut antara lain: 

1. 100 persen hardware : 0 persen software
2. 75 persen hardware : 25 persen software
3. 50 persen hardware : 50 persen software
4. 25 persen hardware : 75 persen software
5. 0 persen hardware : 100 persen software 

Skema nomor 2, 3, dan 4 akhirnya dibatalkan karena beberapa vendor ponsel merasa keberatan dengan ketiga opsi tambahan tersebut.

"Kelima skema itu belum pernah dijalankan. Makanya, (vendor) minta pemerintah tegas. Diskusi ini juga tidak selesai-selesai sehingga kami harus putuskan (skemanya)," tambah Putu, Dihubungi tim Tekno Liputan6.com, Rabu (15/6/2016). 

Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI), Lee Kang Hyun, sempat mengatakan bahwa kelima opsi itu akan merugikan vendor ponsel yang telah berinvestasi membangun pabrik di Indonesia.

Menurutnya, semua vendor pasti akan mengambil opsi 100 persen software karena investasi pabrik software lebih murah dibandingkan hardware.

Kendati demikian, pemerintah menambahkan beberapa persyaratan bagi dua opsi tersisa berdasarkan masukan dari para vendor ponsel.

Opsi 100 Persen Software

Sebetulnya, lanjut Putu, persyaratan turunan dari opsi 100 persen software belum mencapai titik temu. Pasalnya, pihaknya menerima banyak masukan dari vendor terkait batas harga ponsel yang boleh diimpor.

"Waktu itu, ada vendor yang meminta batasan harganya US$ 500 (setara Rp 6,5 juta). Ada juga yang meminta US$ 600 dan US$ 700. Namun, kami masih mendiskusikannya," kata Putu.

Menurutnya, persyaratan turunan ini dibuat untuk ponsel di segmen high-end agar adil bagi vendor yang sudah lebih dulu membangun pabrik di sini.

"Sudah 17 industri perakitan di sini. Supaya adil, kami bagi-bagi ponsel yang diproduksi berdasarkan harga. Jadi semua kebagian, mulai dari segmen low sampai high," lanjutnya.

Pihaknya berjanji akan secepat mungkin menentukan batasan harga ini sehingga pemerintah dapat segera menetapkan dua skema di atas menjadi aturan baku.

(Cas/Isk)