Ini Masukan Pengamat kepada Menkominfo Johnny G. Plate

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan nama Johnny G. Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Menurut pengamat Pratama Persadha, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) kerap diisi bergantian antara politisi, profesional, dan akademisi.

"Terpilihnya Johnny G Plate menjadi Menteri Kominfo adalah hal wajar. Kominfo memang bergantian diisi politis, profesional dan akademisi. Prinsipnya adalah Kominfo harus melanjutkan hal-hal positif yang sudah dibangun oleh Rudiantara sebelumnya," tuturnya saat dihubungi Tekno Liputan6.com, Rabu (23/10/2019).

Lebih lanjut, Pratama mengatakan Kemkominfo harus menyiapkan regulasi untuk bisa mendorong masyarakat menjadi produsen konten maupun produsen layanan atau platform digital, sehingga modal dan uang banyak beredar di Indonesia.

Terlebih, Palapa Ring Timur yang rampung mampu memberikan kesempatan pertumbuhan pemakai internet Indonesia yang jauh lebih cepat. Berdasarkan perkiraan, hingga akhir 2020 pemakai internet tanah air bisa menembus 200 juta orang.

"Konsekuensinya adalah konsumsi berbasis digital akan naik drastis, misalnya konsumsi marketplace daerah timur akan naik tajam. Apakah sudah ada perusahan logistik yang sampai ke pelosok. Tentu ini kerja lintas sektor," ujarnya menjelaskan.

Oleh sebab itu, Pratama menuturkan, Kemkominfo setidaknya fokus dalam beberapa hal. Salah satunya adalah penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), baik soal literasi digital yang diperkuat semua lini, termasuk SDM yang terampil.

"Kedua, penguatan infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur internet, tapi juga pusat data yang perlu diperbanyak dan dinaikkan tier (tingkat keamanan dan reliabilitasnya)," tutur Pratama.

Selain itu, Kemkominfo juga harus mendorong kelahiran platform lokal, sehingga banyak platform yang dapat digunakan masyarakat merupakan aplikasi berbasis kebutuhan dan kebudayaan lokal.

Tidak lupa, Menkominfo juga harus memperkuat industri keamanan siber dalam negeri. Terakhir, Pratama mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang belum selesai harus dirampungkan.

"Terutama RUU Perlindungan Data Pribadi, sebab masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan payung hukum atas data yang tersebar di dunia maya. Kemkominfo juga perlu masuk lebih dalam ke RUU Keamanan dan Ketahanan Siber agar tidak terjadi benturan antar lembaga.

Di sisi lain, pengamat Heru Sutadi juga mengatakan Menkominfo baru harus segera mengikuti isu-isu terkait telekomunikasi, sehingga dia dapat langsung bekerja optimal. Terlebih, publik berharap Menkominfo baru dapat langsung tancap gas usai dilantik.

"Mungkin Menkominfo yang baru perlu segera tune-in dengan isu-isu telekomunikasi, penyiaran, internet, dan ekonomi digital," tuturnya saat dihubungi.

Oleh sebab itu, Heru menyarankan Presiden Jokowi dapat mengangkat Wakil Menteri untuk membantu tugas Menkominfo yang akan kian berat dan penting di masa depan.

Dia juga mengatakan ada beberapa pembelajaran yang dapat diambil dari lima tahun terakhir pencapaian Kemkominfo di bidang komunikasi dan informatika. Menurutnya, ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

"Di lima tahun terakhir ini, yang semoga jadi pelajaran, kita terlambat menyelesaikan Palapa Ring, revisi UU Penyiaran juga tidak jelas nasibnya, begitu juga rencana revisi PP No. 52 dan 53 tahun 2000," ujarnya.

Selain itu, ada gerakan 1000 startup digital yang masih sebatas event dan festival. "Upaya literasi juga belum berhasil menjangkau seluruh masyarakat dengan masih maraknya hoax dan ujaran kebencian," tutur Heru.

Terakhir, masalah keamanan siber dan perlindungan data pengguna turut menjadi tantangan yang harus dihadapi saat ini dan di masa depan.

(Dam/Ysl)