Qlue dan Central Group Kerja Sama Terapkan Kawasan Kota Pintar Pertama di Batam

Liputan6.com, Jakarta - Qlue mengumumkan kerja sama dengan Central Group sebagai salah satu perusahaan properti di Indonesia. Dalam kerja sama ini, Qlue akan mendukung sistem tata kelola perumahan pintar yang terintegrasi untuk menghubungkan penghuni dan pengelola.

Menurut President Qlue, Maya Arvini, dalam kerja sama ini, Qlue akan memanfaatkan solusi Qlue Township Management. Lewat solusi ini, Qlue menghadirkan konsep 3S, yakni Smart Cluster, Smart Community, dan Smart Home.

Implementasi kerja sama dengan Central Group ini akan menjadi kawasan hunian yang memberikan kemudahan dan menghadirkan nilai tambah, karena mengedepankan pelayanan memakai aplikasi mobile.

Nantinya, penghuni dapat berkomunikasi dengan mudah ke pihak pengelola terkait jasa layanan, aduan, dan kebutuhan akses informasi untuk aktivitas komunitas yang sesuai minat penghuni.

Pemanfaatan teknologi kawasan hunian ini sekaligus menjadi bagian visi Qlue menghadirkan perubahan positif oleh para pelaku bisnis untuk menghadirkan nilai lebih bagi masyarakat.

“Kami senang bekerja sama dengan Central Group karena Qlue pun memiliki visi dan ambisi yang sama untuk mendorong terciptanya model smart living di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi di dalamnya," tutur Maya dalam keterangan resmi yang diterima, Minggu (14/8/2022).

Kerja sama Qlue dengan Central Group ini diumumkan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman yang dihadiri President Qlue Maya Arvini dan Direktur Utama Central Group Princip Muljadi. 

Selain dukungan Qlue Township Management, Qlue juga akan menerapkan aplikasi bernama Central Connect. Penerapan solusi ini membuat Central Group menjadi developer pertama di Batam yang menerapkan konsep pengelolaan kawasan hunian cerdas.

Founder dan CEO Qlue Rama Raditya menambahkan, kerja sama dengan Central Group ini turut memperkuat posisi Qlue sebagai penyedia solusi smart city yang mendukung konsep smart living dalam pengelolaan kawasan hunian dan properti.

"Melalui kerjasama ini, Qlue akan semakin memperkuat reputasinya sebagai penyedia teknologi smart city yang berbasis AI dan IoT untuk industri properti nasional," tutur Rama.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Di sisi lain, guna mendorong implementasi teknologi demi memberikan rasa aman bagi perempuan untuk beraktivitas, perusahaan penyedia ekosistem smart city Qlue ingin mewujudkan kota yang ramah dan inklusif bagi perempuan.

President Qlue, Maya Arvini, mengatakan model pembangunan kota Jakarta yang terjadi selama kurun waktu 10 tahun terakhir bisa menjadi acuan bagaimana mewujudkan pembangunan kota yang inklusif bagi perempuan.

"Masifnya pembangunan berjalan selaras dengan kemudahan mobilitas melalui integrasi transportasi dan terbukanya akses informasi. Pembangunan infrastruktur pendukung seperti lampu penerangan hingga rambu lalu lintas juga menjadi aspek yang ikut mempengaruhi rasa aman saat beraktivitas," ujar Maya melalui keterangannya, Senin (23/5/2022).

Ia menilai faktor edukasi juga penting karena pembangunan kota yang inklusif juga mesti diimbangi pemahaman yang baik dari kaum perempuan, karena tingkat literasi digital perempuan di Indonesia masih berada di angka 59 persen pada 2021 sesuai data Biro Pusat Statistik.

"Jadi kalau pembangunan suatu kota direncanakan secara baik, tentu akan menjadi kota yang cerdas dan inklusif. Dan saya yakin itu yang akan dilakukan melalui pembangunan ibu kota baru nanti,” ucap Maya menambahkan.

Pembangunan infrastruktur melalui jaringan teknologi informasi (TI) juga menjadi faktor penting dalam memberikan rasa aman. Keberadaan kamera pengawas atau CCTV di ruang publik juga menjadi penting agar dapat memberikan rasa aman maupun tingkat kepercayaan diri bagi perempuan dalam beraktivitas.

Solusi Qlue yang dapat meningkatkan utilitas CCTV melalui teknologi kecerdasan buatan ini juga mampu menganalisis perilaku, mendeteksi penyusup, maupun mengenali wajah sehingga mampu meningkatkan aspek pengawasan di ruang publik.

Solusi Qlue yang dapat menjadi saluran pelaporan warga juga bisa menjadi sarana dalam mendukung pembangunan kota yang inklusif bagi perempuan.

Aplikasi pelaporan warga yang disediakan oleh Qlue ini sudah digunakan oleh lebih dari 30 kota di Indonesia. Sementara, teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan utilitas kamera CCTV sudah diimplementasikan di kota Minamichita, Jepang.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komnas Perempuan pada 2021, kasus kekerasan pada perempuan justru terjadi lebih banyak di daerah perkotaan.

Kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan pada 2021 tercatat sebesar 338.496 kasus di mana angka ini meningkat 50 persen dari laporan tahun 2020 sebanyak 226.062 kasus yang terverifikasi.

Hasil survei pun menunjukkan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan ini lebih banyak terjadi di perkotaan dengan persentase 27,8 persen dan 23,9 persen di pedesaan.

Data-data ini disampaikan berdasarkan survei pengalaman hidup perempuan nasional 2021 dengan responden perempuan berusia 15-64 tahun yang tersebar di 160 Kabupaten/Kota pilihan pada 12.800 rumah tangga.

Qlue berkolaborasi dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengadakan sesi diskusi bertemakan “Mewujudkan Kota Inklusif Bagi Perempuan”.

Keberadaan kota yang inklusif terhadap perempuan juga diyakini akan menjadikan kota tersebut sebagai kota yang layak huni dan memiliki taraf hidup yang baik.

Qlue sendiri memiliki sejumlah solusi yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dalam menghadirkan sistem pengawasan yang komprehensif sesuai kebutuhan. Solusi bernama QlueUnity tersebut terdiri dari teknologi optimalisasi kamera pengawasan yang dapat meningkatkan utilitas dari kamera CCTV.

Peningkatan utilitas tersebut dilakukan dengan fitur Intrusion Detection yang dapat mendeteksi gerak-gerik suatu objek yang dianggap mencurigakan di tempat umum.

Selain itu, fitur pengenalan wajah juga dapat membantu otoritas terkait untuk memitigasi potensi gangguan keamanan saat kamera CCTV pengawas mendeteksi keberadaan seseorang yang masuk dalam daftar hitam (blacklist).

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Temuan-temuan tersebut kemudian diolah melalui sebuah dashboard yang kemudian dapat memvisualisasikan data tertentu. Sistem pada dashboard tersebut juga terintegrasi dengan aplikasi pada telepon pintar agar pihak berwenang dapat segera memberikan respon yang cepat dan akurat di lapangan.

Komisioner Komnas Perempuan Rainy Hutabarat mengatakan, syarat kota yang inklusif atau ramah bagi perempuan adalah menjadi kota yang juga peka terhadap kelompok rentan lainnya seperti penyandang disabilitas, lansia, kelompok minoritas, hingga anak-anak.

"Salah satu kriteria umum kota yang inklusif adalah tidak adanya peraturan daerah yang bersifat diskriminatif pada gender, terutama perempuan," ujarnya.

Selain itu, sebuah kota beserta seluruh instansinya juga menerima masukan maupun kritik dalam aspek perkotaan agar lebih ramah terhadap perempuan maupun kelompok rentan lainnya.

Menurut Rainy, Komnas Perempuan juga aktif dalam memberikan rekomendasi tata ruang yang melibatkan warga setempat untuk dapat bersama-sama mewujudkan kota yang ramah bagi perempuan.

“Kota yang inklusif terhadap perempuan adalah kota yang dapat mengukur pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Jadi kota yang ramah terhadap HAM bukan hanya ramah terhadap perempuan, tetapi juga kelompok rentan lain seperti penyandang disabilitas, lansia, hingga anak-anak," papar Rainy.

"Intinya, kota yang inklusif ini harus merangkul semua kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan,” pungkasnya.

(Dam)