Ini Tugas Utama yang Harus Segera Dilakukan Danantara

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akhirnya mengumumkan struktur kepengurusan lengkap pada Senin (24/3)/2025. Pengumuman pengurus ini langsung dilakukan oleh Chief Executive Officer (CEO) Rosan Perkasa Roeslani.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menyoroti berbagai tugas penting yang harus dijalankan oleh Danantara dalam mengelola investasi dan proyek-proyek strategis di Indonesia.

Salah satu tugas utama Danantara adalah mempublikasikan daftar proyek yang akan dibiayai secara transparan. Bhima menekankan bahwa publikasi ini sebaiknya dilakukan secara berkala.

Misalnya setiap tiga bulan, agar masyarakat dan investor dapat memantau proyek-proyek yang sedang berjalan maupun yang direncanakan. Transparansi ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap Danantara.

"Danantara punya tugas mempublikasikan list proyek yang akan dibiayai secara transparan. Kalau perlu tiap 3 bulan sekali list proyek yang akan dan sedang dibiayai laporannya bisa diakses ke publik," kata Bhima kepada Liputan6.com, Selasa (25/3/2025).

Selain itu, kejelasan terkait peringkat kredit (sovereign rating) Danantara menjadi aspek lain yang perlu diperhatikan. Bhima menyoroti bahwa peringkat ini harus dibandingkan dengan BUMN yang dikelola oleh Danantara.

"Perlu ada kejelasan sovereign rating Danantara dengan BUMN kelolaan nya apakah lebih tinggi atau lebih rendah," ujarnya.

Jika saham-saham yang dimasukkan dalam Danantara berasal dari BUMN dengan kondisi keuangan yang buruk, maka hal ini dapat berdampak negatif terhadap rating utang Danantara. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam pemilihan aset yang dimasukkan menjadi krusial untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan.

"Kalau inbreng saham BUMN memasukkan bumn yang kondisi keuangannya buruk tentu implikasi ke rating utang Danantara. Disitu wajib hati hati," ujar Bhima.

Lebih lanjut, kata Bhima, Danantara juga memiliki tanggung jawab besar dalam memisahkan anggaran subsidi dan dana kompensasi yang diberikan kepada BUMN seperti Pertamina dan PLN.

Bhima menekankan bahwa karena kedua BUMN ini sudah tidak lagi menyetor dividen ke APBN, maka transparansi dan pemisahan anggaran menjadi penting. Dengan pemisahan yang jelas, pengelolaan keuangan dapat dilakukan lebih akurat dan tidak membebani keuangan negara secara tidak terkendali.

"Danantara juga punya tanggung jawab memisahkan subsidi dan dana kompensasi ke Pertamina dan PLN karena dua bumn ini sudah tidak lagi menyetor dividen ke APBN, jadi sisi keuangannya harus benar benar dipisah," katanya.

Saat ini, Bhima menilai bahwa dampak Danantara terhadap perekonomian nasional belum terlihat secara signifikan. Ekspektasi investor baru akan terbentuk jika proyek-proyek yang dibiayai memiliki nilai ekonomi yang jelas.

Sebagai contoh, proyek gasifikasi batubara harus dikaji lebih dalam terkait kelayakan ekonominya serta kontribusinya terhadap pertumbuhan berkelanjutan.

Dengan demikian, fokus utama bukan hanya pada struktur organisasi Danantara, tetapi juga pada kualitas dan efektivitas proyek yang dikelola.

"Belum ya. Ekspektasi investor baru terlihat dari proyek apa yang dibiayai Danantara, apakah proyek gasifikasi batubara secara ekonomi layak dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan misalnya. Detil dari proyek nya lebih penting dari susunan pengurus," pungkasnya.