Jelang Pilpres 2024, BAKTI Kominfo Siapkan Akses Internet di TPS Daerah 3T

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyiapkan infrastruktur digital untuk mendukung penyelenggaraan Pilpres pada 14 Februari 2024.

Melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Kominfo memfasilitasi kebutuhan akses internet  di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) dalam hal penyelenggaraan Pemilu. 

Direktur Utama BAKTI Kominfo Fadhilah Mathar mengatakan, "BAKTI Kominfo dan KPU Pusat maupun daerah juga telah berkoordinasi memetakan wilayah-wilayah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berlum terjangkau akses internet."

Fadhilah Mathar mengatakan, BAKTI Kominfo telah menerima usulan sekitar 80.000 titik penyediaan akses internet dari KPU. 

"Sekitar 80.000 lokasi TPS yang membutuhkan akses internet. Itu data usulan dari KPU dan kami sudah melakukan pemetaan bersama," kata Fadhilah. 

Sekadar informasi, kebutuhan kapasitas bandwith yang diperlukan untuk pengiriman data terkait penyelenggaraan Pemilu atau Pilpres 2024 adalah 3 hingga 4 Mbps. 

"KPU menyampaikan kepada kami, teknologi yang dibutuhkan tidak semuanya harus realtime. Ada yang melalui suatu storage dan kemudian baru dilakukan uploading," kata Fadhilah. 

Lebih lanjut ia juga menyebutkan, Kominfo akan menggunakan solusi teknologi agar kebutuhan akses internet penyelenggara Pemilu bisa terpenuhi. 

Apalagi, rata-rata di daerah 3T akses dan konektivitas sangat sulit dan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan terestrial. 

"Kami tengah mengusahakan semua wilayah yang sudah memiliki akses internet, itu bisa dijadikan sebagai TPS. Tidak semua menggunakan BTS, ada juga yang fixed broadband," kata Fadhilah memberikan penjelasan. 

Sementara, untuk wilayah yang belum dijangkau BTS dan fixed broadband akan menggunakan teknologi ground segment dari Satelit SATRIA 1. 

BAKTI Kominfo juga menegaskan, tidak semua lokasi wilayah layanan pemerintah. 

Penetapan wilayah layanan BAKTI Kominfo dan penyelenggara layanan telekomunikasi layanan menjadi wewenang Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo. 

"Jadi untuk penyediaan akses internet dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, kami sudah bekerja sama dengan para mitra penyedia jasa internet maupun dengan operator seluler," kata Fadhilah. 

Sementara itu, sebulan lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Kamis (28/12/2023) meresmikan pengoperasian Base Transceiver Station (BTS) 4G dan integrasi Satelit Republik Indonesia 1 (Satria-1).

"Pada siang hari ini saya resmikan pengoperasian sinyal BTS 4G BAKTI dan akses internet di desa 3T, serta pengoperasian dan integrasi Satelit Republik Indonesia 1 di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara," kata Presiden Jokowi.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi melaporkan, sebanyak 4.990 BTS 4G sudah selesai dibangun.

"Dari target seluruhnya adalah 7.200, terus dibangun opsel (operator seluler) 1.800-an, dan yang kita bisa selesaikan hingga tahun ini 4.990. Tadi saya lapor ke Pak Presiden 4.988, berarti ada tambah dua yang sudah on-air," kata Budi.

Dalam laporannya, masih ada sekitar 630 BTS 4G yang belum bisa selesai tahun ini. Menkominfo berharap agar di awal tahun 2024, proyek ini bisa dirampungkan.

"Kita harapkan mudah-mudahan semester satu atau kuartal satu tahun depan, tiga bulanlah, mudah-mudahan bisa kita selesaikan di daerah kahar, khususnya di Papua," kata Menkominfo.

Pada kesempatan tersebut, Budi juga mengungkapkan bahwa masalah yang dihadapi dalam proyek BAKTI Kominfo ini lebih banyak terkait administratif hukum, dibandingkan masalah teknis.

Sementara di 2021, pembangunan tahap dua BTS 4G dilakukan di 5.618 lokasi yang dibagi menjadi dua fase, yaitu Fase 1 Tahun 2021 di 4.112 lokasi dan Fase 2 Tahun 2022 di 1.506 lokasi.

"Pembangunan difokuskan pada wilayah 3T, dengan 76 persen cakupannya berada di timur Indonesia, yakni Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua," tutur Menkominfo Budi Arie.

Lebih lanjut, per 26 Desember 2023, 1.682 lokasi BTS 4G tahap satu sudah on-air, sedangkan untuk tahap dua BTS, di 4.990 lokasi sudah on-air dari keseluruhan target.

Menurut Budi, ada 628 lokasi yang belum on-air, kebanyakan diakibatkan karena status kahar keamanan di Papua dan kesulitan mobilisasi material ke lokasi.

Guna mempercepat penyelesaian, Kementerian Kominfo berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah daerah setempat untuk mencari solusi.

Pembiayaan pembangunan BTS 4G bersumber dari APBN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola BAKTI Kementerian Kominfo.

Demi mempercepat pemerataan infrastruktur digital, BAKTI melanjutkan kontrak kerja dengan mitra terdahulu untuk operasional BTS 4G di daerah 3T.