Tak Perlu 27.000 Aplikasi, AI Bisa Dorong Transformasi Digital di Layanan Publik

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia saat ini memiliki 27.000 aplikasi layanan publik, yang tersebar dari pemerintah pusat hingga daerah. Hal ini dinilai tidak efisien karena tak hanya menimbulkan pemborosan, tetapi membuat layanan tak terintergrasi satu sama lain.

Sebagai solusi, pemerintah meluncurkan platform Government Technology (GovTech) bernama INA Digital untuk menggabungkan aplikasi tersebut sehingga layanan pemerintah dpat diakses melalui satu portal.

Peluncuran INA Digital seolah menjadi penanda bahwa pemerintah secara serius mendorong transformasi digital secara masif di bidang tata kelola.

Namun, ada banyak tantangan dan ancaman yang telah menanti dari proses digitalisasi tersebut. Dunia siber dan digital kerap mengundang kejahatan yang semakin hari kian canggih seiring dengan perkembangan teknologi digital itu sendiri.

Direktur Riset ManageEngine, Ramprakash Ramamoorthy, menilai sebuah tantangan terbesar dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah fragmentasi data dan layanan yang berdampak pada efisiensi infrastruktur dan sistem pelayanan publik.

Meskipun hasil evaluasi SPBE dinyatakan memuaskan, data yang tidak saling terhubung masih menjadi kendala, sehingga membuat upaya percepatan digitalisasi dan dampaknya terhadap sistem pelayanan pemerintah masih kurang terlihat.

"Integrasi data menjadi tantangan pertama yang harus diurai benang merahnya. Tantangan lainnya adalah populasi Indonesia yang tersebar di 17.000 pulau yang berjauhan dan kesenjangan infrastruktur TIK, terutama di daerah terpencil," ujar Ram melalui keterangannya, Senin (10/6/2024).

Padahal, ia menambahkan, SPBE juga harus berpusat pada pengguna dan memiliki platform yang berbasis pada kebutuhan masyarakat.

"Pelayanan publik yang dijalankan oleh birokrasi harus mempunyai sistem yang terintegrasi sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat," ucap Ram.

Ram juga menyinggung pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang saat ini tidak bisa di hindari.

AI menjadi sebuah keharusan dalam menunjang percepatan kinerja bahkan efisiensi dalam penanganan beberapa hal yang berhubungan dengan pengolahan data dalam jumlah besar.

Selain menunjang proses kerja, keberdaan AI masih menyimpan banyak masalah. Kehadirannya juga dapat menimbulkan hambatan dalam sebuah proses transformasi.

"Salah satu kendala yang mungkin akan dihadapi oleh Indonesia adalah kebutuhan akan keahlian teknis yang terspesialisasi, yang mungkin lebih langka lagi di lembaga pemerintah," Ujar Ram.

Menurutnya sumber daya manusia masih menjadi kedala yang memungkinkan akan dihadapi. Maka dari itu Ram menggaris bawahi pentingnya pelatihan berkelanjutan.

“Jadi, selain merekrut dan mempertahankan tenaga profesional AI terampil, penting juga untuk memberikan pelatihan berkelanjutan bagi anggota staf yang ada sehingga mereka dapat meningkatkan keterampilan dan tetap mengikuti kemajuan teknologi terkini. Faktor-faktor tersebut menjadi kunci keberhasilan transformasi digital di instansi pemerintah,” ia memaparkan.

Penerapan AI yang benar dan diikuti dengan rasa tanggung jawab, menjadikan teknologi ini sebuah platform yang menunjang.

"Salah satu contoh manfaat penggunaan AI di GovTech adalah dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan administratif, menyederhanakan tugas-tugas seperti pemrosesan dokumen, analisis data, dan evaluasi kebijakan," tutur Ram.

Hal ini memberikan kesempatan bagi staf pemerintah untuk menangani tugas-tugas yang lebih penting. Sebagai contoh, bagi tim pelayanan, memproses penerimaan keluhan dapat menjadi tugas manual yang memakan waktu.

Namun, menurut RAM dengan penggunaan otomatisasi dan mesin pembelajar, beberapa ketentuan dapat diterapkan untuk mempercepat proses.

Selain itu, integrasi AI bisa meningkatkan penyampaian layanan publik melalui teknologi chatbot dan pemrosesan bahasa alami.

Ram menyebut, perangkat ini memfasilitasi keterlibatan masyarakat yang lebih cepat dan responsif, mengurangi beban kerja staf pelayanan dan mempercepat pemenuhan permintaan.

"Misalnya, memanfaatkan chatbot bertenaga AI di GovTech untuk memberikan respons instan terhadap pertanyaan dan mengotomatisasi, serta menyetujui permintaan layanan, hal ini dapat membantu mengurangi proses manual yang dilakukan oleh staf," ia memaparkan.

Selain itu, AI juga dapat membantu lembaga pemerintah memperkirakan tren dengan kemampuan analisis prediktifnya, yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan secara signifikan.