Pejabat Pemerintah Kumpul Atur Strategi Atasi Inflasi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Rabu (21/5) pukul 10.00 WIB ini membuka rapat koordinasi nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tahun 2014 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.

Rapat ini digelar antara lain bersama Bank Indonesia (BI) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam laporannya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mengatakan Rakornas merupakan forum koordinasi pengendalian inflasi daerah pada tinggat tertinggi yang bersinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka merumuskan masalah stabilitas harga dalam menghadapi tantangan pada tahun ini.

Dia menyatakan, ditengah meningkatnya meingkatnya berbagai tantangan 2013 lalu, tingkat inflasi yang diperkirakan akan mencapai 2 digit, ternyata bisa dijaga pada level 8,3%.

"Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen dan dukungan sekitar 233 tim pengendali inflasi daerah," ujarnya dalam sambutannya pada Rakornas V TPID 2014 di Jakarta, Rabu (21/5/2014).

Agus mengungkapkan, berbagai upaya dilakukan pemerintah pusat dan ditindaklanjuti pemerintah daerah untuk mengendalikan tingkat inflasi di wilayah masing-masing, seperti subsidi ongkos angkot di Jawa Timur, peningkatan kegiatan bongkar muat di pelabuhan Kupang, pengedalian ditingkat harga petani melalui sistem resi gudang yang dilaksankan di Cirebon, pelaksanaan konversi BBG bagi nelayan di Gorontalo dan lain-lain.

"Berbagai upaya tersebut mampu menekan dampak kenaikan BBM pada 2013, bahkan lebih baik dibanding pada tahun 2005 dan 2008 yang saat itu mencapai 17%. Bahkan inflasi terus membaik, tekanan infalsi terus mengalami penurunan dan ditargetkan sepanjang 2014 sebesar 4,5 -+1%," katanya.

Menurut Agus, tingkat inflasi nasional sebenarnya 80% ditentukan dari kondisi di daerah, maka TPID dan kepala daerah mutlak diperlukan untuk turut mengendalikan agar masyarakat bisa sejahtera.

Selain itu, ada beberapa hal yang menghambat pengendalian tingkat inflasi seperti struktur pembentukan harga yang tidak efisien dan transparansi harga, serta belum optimalnya kerjasama antar daerah.

"Oleh sebab itu, permasalahan  inflasi di daerah perlu dukungan dan kooridnasi pada tingkat pusat," tandasnya.

Rakornas ini juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi serta gubernur, bupati dan walikota dari seluruh wilayah di Indonesia. (Dny/Nrm)