Hujan Ekstrem Diprediksi Banjiri Jabodetabek Lagi, Pemerintah Sesiap Apa?

Pengusaha Tak Ikhlas Penghematan BBM Subsidi Buat Bayar Gaji PNS

Jokowi-JK bakal menaikkan harga BBM bersubsidi dengan target sasaran masyarakat mampu.

oleh Fiki Ariyanti Diperbarui 25 Agu 2014, 18:49 WIB

Diterbitkan 25 Agu 2014, 18:49 WIB

SPBU di Jakarta Pusat Stop Jual Solar Bersubsidi

Suasana pengisian bahan bakar di SPBU kawasan Tanah Abang, Jakarta, Senin (4/8/14). (Liputan6.com/Faizal Fanani)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terus mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal tersebut dilakukan agar penghematan anggaran dari kenaikan harga BBM bersubsidi bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama.

"Pengusaha dukung kenaikan harga BBM subsidi tapi penghematannya dipakai buat bangun infrastruktur. Kalau naikkan harga BBM untuk bayar belanja Pegawai Negeri Sipil (PNS) nggak setuju," tegas Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi di Jakarta, Senin (25/8/2014).

Dia mengakui, kebijakan penyesuaian harga BBM subsidi pasti akan berdampak terhadap pengusaha karena harga-harga bahan baku akan mengalami kenaikan sehingga menimbulkan inflasi.

"Tapi itu sementara, paling lama enam bulan saja. Sedangkan imbas positifnya lebih banyak karena kita punya ruang dari penghematan anggaran untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan agar ongkos logistik tidak memberatkan pengusaha. Kami juga minta bangun pembangkit listrik (power plant)," jelas Sofjan.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dedy S Priatna memperkirakan, Jokowi-JK bakal menaikkan harga BBM bersubsidi dengan target sasaran masyarakat mampu. Sedangkan pemerintah baru tetap akan mengalokasikan subsidi BBM bagi masyarakat miskin.

"Saya tahu dia (Jokowi) akan menyesuaikan harga BBM. Besar kemungkinan Pak Jokowi-JK akan menaikkan harga BBM subsidi tapi bukan untuk rakyat kecil. Rakyat kecil tetap disubsidi, tapi bagi masyarakat mampu, subsidinya dibatalkan," ucap Dedy.

Dari kebijakan tersebut, katanya, pemerintahan baru akan memperoleh penghematan anggaran atau ruang fiskal sehingga dapat dialihkan ke proyek pembangunan infrastruktur sesuai dengan visi misi Jokowi-JK.

"Infrastruktur yang diusulkan Jokowi-JK untuk segera selesai, contohnya tol Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi dan Trans Papua. Juga termasuk ide tol laut, National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), dan lainnya. Karena pada dasarnya program beliau bagus semua," tandas dia. (Fik/Gdn)