Pemerintah Didesak Naikkan Harga BBM Bersubsidi

Ketua HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menilai, pemerintah harus segera merumuskan solusi untuk membenahi BBM bersubsidi.

oleh Septian Deny diperbarui 27 Agu 2014, 16:26 WIB
Diterbitkan 27 Agu 2014, 16:26 WIB
Stok BBM Subsidi Habis
(Fotografer: Naomi Trisna/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan yang berkuasa saat ini diminta segera merumuskan solusi untuk mengatasi kelangkaan BBM bersubsidi yang terjadi dibeberapa wilayah belakangan ini.

Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, salah satu solusi untuk menyetop kelangkaan ini yaitu dengan menaikan harga BBM bersubsidi.

"Masalah subsidi BBM, pemerintah harus segera merumuskan solusinya, karena di beberapa daerah sudah mulai ada antrean," ujar Sarman dalam fokus diskusi Mengintip Kabinet Ekonomi Jokowi-JK di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2014).

Dia menjelaskan, dengan kondisi yang terjadi saat ini, maka kenaikan harga BBM mau tidak mau harus dilakukan pada pemerintahan sekarang dan tidak perlu menunggu pergantian pemerintahan.

"Subsidi ini harus dievaluasi dan diputuskan segera. Pemerintah bisa menaikkan harga menjadi Rp 8 ribu per liter misalnya, kemudian nanti kembali dinaikan menjadi Rp 10 ribu per liter," kata dia.

Menurut Sarman, kenaikan harga dirasa tidak akan terlalu memberatkan masyarakat jika dilakukan secara bertahap. Selain itu, akibat antrean panjang di SPBU menimbulkan fenomena baru, yaitu masyarakat tidak lagi keberatan untuk membeli BBM non-subsidi seperti pertamax.

"Bahkan ada fenomena baru di mana mereka siap untuk beli pertamax. Berarti kalau dinaikan pun menjadi tidak masalah. Ini tanggapan positif dari masyarakat," lanjutnya.

Namun demikian, agar masyarakat dapat menerima kenaikan harga nantinya, pemerintah juga harus memastikan anggaran subsidi untuk BBM dialihkan kepada sektor yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat banyak seperti untuk pembangunan infrastruktur.

"Tetapi pemerintah juga harus meyakinkan bahwa anggaran Rp 400 triliun itu untuk pembangunan infrastruktur, seperti jembatan, jalan, pembangkit listrik, untuk kebutuhan petani, kesehatan, pendidikan dan lain-lain," tandasnya. (Dny/Ahm)

 

*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya