Pertamina Bantah Pengendalian BBM Berkaitan dengan Politik

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) menegaskan aksi pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan beberapa hari terakhir tidak ada kaitannya dengan masa transisi politik.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya mengatakan, apa yang dilakukan Pertamina merupakan murni kepentingan negara untuk menjaga kuota BBM bersubsidi agar tidak melebihi dari yang telah ditetapkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sebesar 46 juta Kilo liter (Kl).

"Pertamina berupaya maksimal menyalurkan subsidi tepat sasaran, kalau over kuota tanggung jawab pemerintah. Sudah dari cukup, kebijakan ini tidak merugikan Pertamina," kata Hanung, di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Hanung membantah, jika apa yang dilakukan terkait dengan politik masa transisi pemerintahan. Ia pun mengimbau hal tersebut tidak dikaitkan dengan politik.

"Jadi Pertamina bukan lembaga politik. Pertamina badan usaha diamanahkan menyalurkan 99,9 persen BBM PSO (bersubsidi).  Jadi jangan dikaitkan politik, Pertamina badan negara, bukan lembaga politik," ungkapnya.

Pertamina  menjamin akan mengelontorkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi 30 persen di atas konsumsi harian normal, hal ini untuk mengurai kelangkaan. Atas instruksi pemerintah Pertamina menghentikan pengendalian dengan sistem kitir sejak Selasa sore (27/8/2014).

"Pemerintah tidak diam mengambil tindakan segera, kebetulan saya kemarin di Dili dipanggil Pak Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Chairul Tandjung, diminta menghentikan pengkitiran diminta menormalkan BBM PSO (bersubsidi)," pungkas Hanung. (Pew/Ahm)

*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!