Pengamat Imbau Jokowi Gunakan Kartu Pintar Batasi BBM Bersubsidi

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Akhmad Syakhroza menilai, pemerintahan baru yang dipimpin Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) harus membatasi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Salah satu langkah pembatasan itu dengan menerapkan sistem smart card atau kartu pintar untuk membatasi penggunaan BBM.
 

Akhmad menjelaskan, smart card tersebut menggunakan data sensus penduduk yang terakhir sambil paralel melakukan pendataan baru. Dengan smart card ini diharapkan dapat membatasi penggunaan mobil dalam setiap rumah tangga.

"Setiap rumah dibatasi hanya satu mobil, kelas Kijang ke bawah, dengan batas maksimal 10 liter per hari atau 1 motor dengan batas maksimal 2 liter per hari," kata Akhmad dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2014).

Pengguna kendaraan pribadi yang bertambah, menurut Akhmad, cenderung menggunakan BBM bersubsidi sehingga permintaan bahan bakar pun terus bertambah setiap tahunnya. Dengan smart card itu nantinya, dapat mengkontrol penggunaan BBM bersubsidi sehingga tidak terjadi penyimpangan di lapangan.

Tak hanya itu, Akhmad juga menyarankan pengurangan konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap dengan target 10 juta kilo liter per tahun atau setara dengan Rp 50 triliun oleh pemerintahan yang dipimpin Jokowi. "Dalam lima tahun tidak ada lagi BBM bersubsidi," ucap Akhmad. (Hans J/Ahm)

*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya  di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!