Dilema Pemerintahan Jokowi Bangun Pelabuhan Cilamaya

Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy Priatna mengungkapkan, ada tiga persoalan untuk bangun pelabuhan Cilamaya di pemerintahan Jokowi.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 16 Sep 2014, 08:07 WIB
Diterbitkan 16 Sep 2014, 08:07 WIB
Pelabuhan
(Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya, Jawa Barat masih menyisakan dilema terutama bagi pemerintahan baru Joko Widodo (Jokowi). Proyek yang sejatinya didedikasikan untuk investor Jepang ini justru mengorbankan operasional PT Pertamina karena akan menanggung kerugian sekira Rp 130 triliun.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dedy S Priatna mengungkapkan, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melempar proyek pembangunan pelabuhan Cilamaya ke pemerintah Joko Widodo (Jokowi) karena terganjal tiga persoalan.

Salah satu permasalahan itu, sambung dia, harus diputuskan Presiden mendatang karena menyangkut untung rugi yang akan dituai Indonesia dalam kurun waktu puluhan tahun.

Persoalan pertama, dijelaskan Dedy, lokasi pembangunan pelabuhan Cilamaya mengalami pergeseran 2-3 kilometer (Km). Ini berdasarkan hasil laporan dari Konsultan bersama yang ditunjuk Pertamina, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.  

"Kedua, Kemenhub harus mengeluarkan tambahan biaya sekira US$ 105-120 juta untuk memperkuat konstruksi pipa-pipa bawah laut supaya tidak mengganggu produksi Pertamina," terang Dedy di Jakarta, seperti ditulis Selasa (16/9/2014).

Sedangkan permasalahan ketiga, diakuinya, proyek di Karawang ini akan menimbulkan potensi kehilangan pendapatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu senilai US$ 12 miliar atau sekira Rp 130 triliun.

"Itu artinya penerimaan negara juga hilang karena akan berhenti produksi migas sepanjang usia proyek selama 50 tahun," tutur dia.

Namun di sisi lain, kata Dedy, Indonesia akan mereguk untung dari pelabuhan Cilamaya sebesar US$ 65 miliar selama 50 tahun.

"Persoalan ketiga ini butuh persetujuan Presiden, makanya sesuai arahan Pak Chairul Tanjung agar proyek pelabuhan Cilamaya diberikan ke pemerintah baru (Jokowi)," imbuhnya.  (Fik/Ahm)

 


*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya