Jadi Menteri, Andrinof Pilih Bungkam Soal Kenaikan Harga BBM

Liputan6.com, Jakarta - Setelah ditunjuk sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas, ada yang berbeda dari Andrinof A. Chaniago. Bukan soal penampilan, namun lebih kepada penyebarluasan informasi kepada publik.

Saat ditemui dalam acara Media Gathering 2014 "Menuju Orientasi Baru Pembangunan Nasional Kabinet Kerja 2014-2019," mantan Pengamat Kebijakan Publik itu menjadi seseorang yang pelit informasi terutama rencana kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Pas saya jadi pengamat, (pertanyaan) apa saja saya bisa jawab termasuk yang nggak mengerti sekalipun. Tapi sekarang tidak bisa," ungkap Andrinof Chaniago kepada wartawan di Bandung, Jumat (14/11/2014).

Dia beralasan, sebagai pejabat publik yang terlibat dalam proses pembuatan sebuah kebijakan, ada tanggung jawab yang harus dipikul. Andrinof mengaku, dirinya mempunyai batasan untuk menyebarluaskan rencana kebijakan pemerintah.

"Proses kebijakan itu ada normanya. Kalau belum jadi keputusan atau belum matang, nggak bisa disebarluaskan seenaknya. Nanti bisa merugikan masyarakat sendiri. Jadi harus memilah mengkomunikasikan sebuah kebijakan," tegasnya.  

Salah satu rencana kebijakan yang masih dirahasikan Andrinof adalah terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Jangan tanya-tanya soal BBM, sabar dulu. Juga terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Itu ada di Kementerian Keuangan dan Bappenas," pinta dia.

Tolak harga BBM naik

Gelombang Penolakan masih berlangsung terkait rencana kenaikan harga BBM. Seperti dinyatakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah.

"Atas nama rakyat Indonesia KAMMI menyampaikan tiga tuntutan rakyat (Tritura)," kata Ketua KAMMI Nasional Herdi.

Pertama, jelas dia, KAMMI menolak kenaikan harga BBM. Pemerintah dinilai tidak mampu mengelola Sumber Daya Alam dan memberantas Mafia Migas, kemudian dibebankan pada rakyat dengan mengurangi subsidi BBM.

"Sikap pemerintah menunjukan kinerja yang tidak baik dan membawa harga BBM pada persaingan bebas. Perusahaan minyak dunia kini banyak bercokol di tanah air. Maka jelas bahwa Kabinet Kerja tengah dinaungi oleh Neolib," tegasnya.

Kedua, mebmuang Menteri Neolib, antara lain Sofyan Djalil (Kemenko Perekonomian), Rini Soemarno (Menteri BUMN), dan Sudirman Said (Menteri ESDM).  Ketiga, menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok.(Fik/Ahm)