Bisnis Tak Jalan, Pengusaha Minta Pemerintah Bangun Infrastruktur

Tuntutan buruh untuk menaikan upah atau gaji kepada para pengusaha sebesar 30 persen menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Kadin.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 05 Mei 2015, 12:58 WIB
Diterbitkan 05 Mei 2015, 12:58 WIB
Jalan Tol
(Foto: Bima Firmansyah/Liputan6)

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah merumuskan kebijkan tepat agar bisa mendorong pertumbuhan industri nasional. Permintaan tersebut diajukan setelah Kadin melihat realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2015 yang kurang menggairahkan.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto mengatakan, salah satu permintaan yang diajukan oleh Kadin Indonesia kepada pemerintah adalah segera merealisasikan janji-janji pembangunan infrastruktur. Pembangunan tersebut diyakini bisa mendorong investasi.

"Salah satu jaminan agar investasi itu lancar adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai. Maka dari itu kita perlu pacu nih pembangunan infrastruktur, karena investor itu kan ingin kemudahan dalam investasi dan kita semua mengenal mengakui dalam bidang infrastruktur kita masih tertinggal," kata dia, di Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Suryo pun mengaku cemas, pasalnya masalah infrastruktur merupakan masalah yang vital. "Sangat mencemaskan, karena itu menyebabkan biaya logistik tinggi. Kemacetan di Jakarta misalnya, itu kan bagi dunia usaha tidak bisa ditolerir lagi. Jadi kita harus mencari satu solusi karena  itu menyebabkan pemborosan," tambah dia.

Selain permasalahan infrastruktur, Kadin Indonesia mengungkapkan ada beberapa masalah lain yang juga harus dihadapi oleh pengusaha sehingga membuat mereka khawatir. Hal itu adalah tuntutan buruh untuk menaikan upah atau gaji kepada para pengusaha.

"Jadi memang ini dilematis, buruh minta naik 30 persen. Sementara semua perusahaan sedang mengalami kesulitan. Ekspor menurun, pendapatan menurun," terangnya.

Melihat kondisi ini, Suryo meminta seluruh pemangku kepentingan duduk bersama untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Itu dilakukan supaya pengusaha tidak mengambil lebih jauh seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Maka saya kira marilah kita duduk bersama memikirkan strategi apa yang paling tepat untuk memperbaiki sektor riil ini. Karena kalau sektor riil terganggu kan ujung-ujungnya PHK. Kita kan tidak inginkan itu, maka kita harus cari solusi agar mereka bisa survive," pungkas Suryo.

Untuk diketahui, Badan Pusat Statisitik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2015 mencapai 4,71 persen secara tahunan (year on year/yoy), atau turun dibandingkan kuartal I 2014 sebesar 5,21 persen.

Kepala BPS, Suryamin mengatakan, besaran pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi melemahnya perekonomian di China. "Yang menentukan pertumbuhan ekonomi karena ekonomi China menurun dari 7,4 persen menjadi 7 persen," kata dia.

Penyebab lainnya pelemahan harga minyak mentah dunia. Kemudian penurunan nilai ekspor dan impor di kuartal I dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. (Amd/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya