Industri Galangan Kapal Bakal Serap Banyak Tenaga Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani optimistis investasi sektor perkapalan akan semakin berkembang seiring adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan pemerintah dan BUMN untuk membeli kapal dari galangan kapal dalam negeri.

Ia mengatakan, kebijakan tersebut akan meningkatkan utilisasi industri perkapalan untuk pembangunan kapal baru yang saat ini masih sekitar 40 persen serta menambah penyerapan tenaga kerja langsung yang saat ini berkisar 60 ribu orang.  

"Kebijakan pemerintah tersebut akan mendorong adanya penambahan investasi di sektor perkapalan. Hitungan kasarnya setiap investasi US$ 1 juta dapat menciptakan tenaga kerja langsung 75 orang dan tenaga kerja tidak langsung hingga 300 orang," kata Franky, Selasa (30/6/2015).

Franky menambahkan, saat ini BKPM sedang mengawal minat investasi sektor perkapalan senilai US$ 9,3 miliar yang artinya dapat berpotensi menyerap tenaga kerja langsung hingga 700 ribu orang.

Franky menambahkan, kebutuhan kapal nasional dalam kurun waktu lima tahun mendatang di atas 1.000 kapal. Dia merujuk kepada kebutuhan pengadaan kapal untuk program tol laut diproyeksikan hingga 619 kapal, dan proyeksi pengadaan kapal Kementerian Perhubungan hingga 365 unit untuk kapal perintis, kapal patroli, kapal navigasi dan kapal inspeksi.

"Itu belum termasuk kebutuhan kapal untuk kepentingan sektor migas, perikanan, kapal dinas dan lainnya," tambah Franky.  

Peningkatan ekspor sektor perkapalan Franky menjelaskan, pihaknya mengharapkan pertumbuhan industri perkapalan nasional dapat meningkatkan angka ekspor nasional dalam jangka panjang.

Ia mengatakan, potensi Indonesia untuk menjadi pemain utama di industri perkapalan global masih cukup besar, mengingat saat ini pangsa pasar Indonesia hanya sekitar 0,3 persen, di bawah Filipina 2,6 persen dan Vietnam 1,1 persen. Sementara tiga pemain utama industri perkapalan adalah Tiongkok 41 persen, Korea Selatan 33 persen, dan Jepang 18 persen.  

Dia mengakui, masih adanya kendala yang dihadapi oleh industri perkapalan nasional antara lain persoalan perizinan,insentif fiskal hingga akses pembiayaan perbankan.

Oleh karena itu,‎ BKPM akan berkoordinasi dengan Kementerian teknis dan asosiasi industri perkapalan guna menciptakan iklim usaha yang mendukung pengembangan industri ini.

"Salah satu yang direncanakan BKPM adalah integrasi perizinan untuk daerah yang terdapat kawasan industri galangan kapal seperti Lamongan Jawa Timur dan Tanggamus Lampung," pungkas Franky.‎ (Yas/Ahm)