Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Proyek Listrik 35 Ribu MW Tak Bakal Selesai Selama 5 Tahun

Selama ini ada tiga hal jadi kendala utama pembangunan pembangkit listrik mulai dari ketersediaan lahan, izin dan proses tender.

oleh Septian Deny diperbarui 06 Jul 2015, 17:54 WIB

Diterbitkan 06 Jul 2015, 17:54 WIB

Ilustrasi tarif Listrik Naik (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah mencanangkan pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu megawatt (MW) hingga 2019. Namun pengusaha menilai hal tersebut mustahil dilakukan selama lima tahun.

Ketua Umum Asosiasi Pabrik Kabel Indonesia (Apkabel) Noval Jamalullail mengatakan, pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas sebesar 35 ribu MW setidaknya membutuhkan waktu antara 8 tahun hingga 10 tahun di Indonesia.

"Pemerintah sudah canangkan 35 ribu Mw dalam 5 tahun. Tapi saya rasa tidak mungkin 5 tahun selesai, paling tidak 8 tahun sampai 10 tahun," ujar Noval di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Senin (6/7/2015).

Berdasarkan pengalaman proyek pembangunan pembangkit listrik selama ini, ada tiga hal yang menjadi kendala utama, yaitu soal ketersediaan lahan, izin dan proses tender.

"Sekarang harus dapat izin, kemudian tender. Untuk dapat izin saja harus seperti apa. Kemudian tender untuk pembangkit, besar seperti apa. Pembangkit itu besar, lebih besar dari industri. Untuk bangunnya saja dibutuhkan waktu," lanjutnya.

Untuk satu area pembangkit, kata Noval, proses pembebasan lahan, perizinan dan tender setidaknya butuh waktu antara 2 tahun hingga 3 tahun. Sedangkan proyek sebesar 35 ribu MW ini butuh banyak area untuk membangun banyak pembangkit.

"Kalau bangun 35 ribu MW berarti proyeknya bisa 20 tempat atau 50 tempat, bahkan bisa 100 tempat. Jadi pastinya akan butuh waktu lama. Jadi kalau 5 tahun saya tidak yakin. Kalau dicanangkannya 5 tahun oke, tapi sampai penyelesaiannya bisa sampai 10 tahun," kata Noval.

Namun menurut Noval, pemerintah juga telah melakukan upaya percepatan dalam pembangunan pembangkit ini. Salah satunya dengan memberikan jatah pembangunan pada pihak swasta dengan skema Independent Power Plant (IPP).

"Percepatan sebenarnya juga sudah dilakukan oleh pemerintah salah satunya, dari proyek listrik 35 ribu MW itu, 10 ribu MW dibangun PLN dan 25 ribu MW dibangun oleh swasta melalui IPP. Kalau IPP modalnya dari swasta. Tetapi dengan harapan swastanya juga komitmen, punya modal, barangnya bagus. Tahun lalu ada China tapi barang jelek, susah juga jadinya," tandas dia. (Dny/Ahm)