Dekat dengan Presiden China, Jokowi Diminta Lakukan Ini

Liputan6.com, Jakarta - Kedekatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden China Xi Jinping yang semakin erat dinilai harus bisa menguntungkan Indonesia. Salah satunya merealisasikan komitmen Negeri Tirai Bambu atas investasi di Indonesia.

Direktur Penelitian Core Indonesia, Mohammad Faisal mengungkapkan Presiden Jokowi harus berani meminta agar kegiatan penanaman modal dari investor maupun pemerintah China ke Indonesia bukan hanya sekedar nominal, tapi juga kualitas pada investasi tersebut.

"Jadi penting mencermati klausul perjanjian investasi, bukan cuma dari sisi harga tapi memikirkan kualitas. Jangan sampai harga murah dibanding Jepang, tapi cepat rusak, misalnya mau bangun kereta api, jalan, jembatan, kapal," ucap dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Pemerintah Jokowi, tambah Faisal, harus segera mengevaluasi kerjasama perdagangan bebas antara Indonesia-China dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Pasalnya selama terikat kerjasama ini, neraca perdagangan Indonesia-China terus mengalami defisit.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia ke China pada semester I ini mencapai US$ 6,64 miliar. Sedangkan nilai impor lebih tinggi menembus US$ 14,70 miliar. Sehingga masih defisit US$ 8,05 miliar periode Januari-Juni 2015.

Sementara pada Juni ini, nilai ekspor dan impor RI ke China masing-masing US$ 1,23 miliar dan US$ 2,62 miliar. Jadi defisit Juni ini US$ 1,39 miliar.

"Kesepakatan ACFTA harus dievaluasi, karena sejak pertama kali kerjasama, dampaknya besar sekali terhadap defisit neraca perdagangan kita. Karena dari sisi manufaktur kita kalah dengan China," terang Faisal.

Lanjutnya, ekspor komoditas Indonesia ke China melemah dari sisi volume maupun harga, sehingga belum mampu menutup defisit neraca perdagangan tersebut. Defisit, berpotensi melebar dengan serbuan barang impor China akibat perlambatan ekonominya.

"Jadi benar bila pemerintah menaikkan bea masuk impor barang konsumsi, karena industri dalam negeri harus dijaga dan menahan produk-produk hilir dari China terus membanjiri Indonesia," tegas dia.

Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat menyatakan, hubungan Presiden Jokowi dan Xi Jinping harus dimanfaatkan untuk menggenjot investasi di Indonesia, terutama industri garmen.

Dia menjelaskan, industri garmen di China sudah mulai ditinggalkan para pekerjanya. Sambungnya, mereka lebih memilih industri lain yang sanggup memberi upah tinggi dibanding bekerja di pabrik garmen. Dari catatan Ade, industri garmen di China bisa memberi upah US$ 500 per bulan, sedangkan di Indonesia US$ 150 setiap bulan.

"Kita memang sudah terlanjur kerjasama dengan China, tapi ada kesempatan buat industriawan garmen China merelokasi atau memindahkan industri garmennya ke Indonesia," ujarnya.

Dengan begitu, kata Ade, investasi di industri garmen ini dapat menciptakan 10 juta lapangan kerja baru. Dia pun ingin mengarahkan penanaman modal ini di Jawa Tengah untuk menjadi pusat industrialisasi di sektor padat karya.(Fik/Nrm)