Susul China, Negara Mana yang akan Melemahkan Mata Uangnya?

Liputan6.com, Jakarta - Kebijakan China sengaja melemahkan mata uang Yuan diikuti oleh Vietnam dengan Dong. Timbul kekhawatiran negara lain akan mengekor langkah kedua negara tersebut, sehingga dapat memicu perang mata uang dan akhirnya semakin memberi tekanan pada kurs rupiah.

"Devaluasi Yuan dan Dong menimbulkan kekhawatiran, apakah kemungkinan terjadi perang mata uang. Semua negara akan berusaha mendepresiasi mata uangnya. Kita tunggu saja, siapa lagi yang akan bereaksi sama dengan China dan Vietnam," ucap Pengamat Valas, Farial Anwar   saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Minggu (23/8/2015).

Dia menuturkan, negara-negara yang bakal mengekor langkah Vietnam dan China masih sebatas spekulasi. Namun Farial memperkirakan, negara pengekspor, seperti Thailand, Korea dan Jepang akan mendevaluasi mata uangnya.

"Mungkin saja Thailand, Korea dan Jepang ikut mendevaluasi mata uangnya. Tapi mata uang mereka sudah merosot, apakah akan dilemahkan lagi, itu keterlaluan," tegas Farial.

Jika hal ini sampai terjadi, termasuk perang mata uang, Farial menjelaskan dampaknya akan semakin besar pada kurs rupiah. Dolar AS, diakuinya bakal lebih menguat. Lalu apakah Indonesia harus ikut-ikutan melemahkan rupiah yang sudah terjun bebas dan sempat menembus level 14.000 per dolar AS?

"Kalau rupiah dimerosotin lagi, maka dunia usaha kita bisa kacau. Sebelum China mendevaluasi Yuan saja, kita sudah babak belur," kata Farial.

Jalan keluarnya, dia berharap ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan BI dari sisi kebijakan fiskal dan moneter. Apalagi posisi Kabinet Kerja diperkuat dengan kehadiran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang pernah menjabat Gubernur BI.

"Darmin pernah di BI, pasti dia paham mengenai seluk beluk moneter. Jadi di tengah kisruh yang terjadi, Darmin dan Agus Martowardojo harus bisa memperlihatkan kinerjanya," ucap Farial.

Farial menjelaskan, BI perlu tegas menjalankan beberapa kebijakannya seperti membatasi pembelian dolar AS maksimal US$ 25 ribu. Pembelian valuta asing ini harus ada kepentingannya, seperti keperluan pembayaran impor atau utang dan sebagainya.

"Jadi bukan untuk spekulasi dan disimpan. Serta tegas menjalankan kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI. Jangan main-main lagi, harus serius diterapkan," tegas dia.

Dari sisi fiskal, menurut Farial, pemerintah segera merealisasikan belanja untuk mengerek pertumbuhan ekonomi ke arah positif. "Langkah-langkah tersebut akan mampu mengurangi tekanan penguatan dolar AS di tengah perang mata uang," jelas Farial.

Dia berharap, upaya tersebut dapat menguatkan nilai tukar rupiah sampai ke level Rp 13.400 per dolar AS. "Tapi kalau ternyata harapan dan kenyataannya berbeda lagi, maka tidak menutup kemungkinan rupiah semakin melemah," tandas Farial. (Fik/Ahm)