Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak boleh ada lagi proyek-proyek mandek karena masalah izin atau pembebasan lahan. Jokowi mengharapkan semuanya segera bekerja.
"Saya akan mendadak mengecek ke sini lagi entah sebulan, dua bulan, tiga bulan lagi," ujar Jokowi saat meresmikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di pantai Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (28/8/2015) seperti dikutip dari laman Setkab.
PLTU Batang berkapasitas 2x1.000 MW senilai US$ 4 miliar dilanjutkan kembali pembangunannya setelah tertunda selama empat tahun. Pemerintah menggandeng perusahaan swasta PT Bhimasena Power Indonesia untuk melanjutkan proyek pembangunan yang akan mengalirkan listrik untuk Jawa dan Bali itu.
Advertisement
Jokowi menegaskan, kalau proyek yang dipersiapkan dengan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) itu didasarkan pada proses terbuka, kompetitif, transparan, dan akuntabel.
Ia menyebutkan, proyek ini harus jadi contoh untuk pola kerja pembangunan infrastruktur pemerintah dan swasta di Indonesia. Hal itu karena dana APBN saja tidak cukup untuk membangun semua infrastruktur yang diperlukan oleh rakyat Indonesia.
Jokowi menambahkan, secara lintas sektoral akan bekerja keras melakukan terobosan untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam pembangunan pembangkit listrik. Hal ini karena kalau tidak dilakukan, akibatnya Indonesia akan mengalami krisis listrik pada 2019.
Jokowi menuturkan, tidak ada satu orang pun yang akan menyangkal kalau listrik merupakan salah satu sumber energi yang sangat penting. "Rakyat membutuhkan listrik untuk menopang kehidupannya sehari-hari dan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi nasional," kata Jokowi.
Ia mengingatkan, anak-anak di perbatasan harus bisa belajar di malam hari, dan nelayan bisa menyimpan ikan hasil tangkapan di tempat pendingin. "Konveksi-konveksi kecil, warung-warung, dan usaha kecilnya dapat hidup, dan semua itu membutuhkan listrik," ujar Jokowi. (Ahm/Ndw)