Buruh: Pasuruan Gudangnya PHK

Liputan6.com, Jakarta - Forum Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Pasuruan menyebut, ribuan pekerja di pabrik rokok mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat tak sanggup membayar kenaikan tarif cukai rokok setiap tahun. Buruh bahkan menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak mampu mengantongi data PHK. 

 

"Kalau Jokowi tidak bisa temukan data orang di PHK, suruh datang ke Pasuruan karena di sana gudangnya orang di PHK sekarang," tegas Ketua Serikat Pekerja Kabupaten Pasuruan, Gunawan Karyanto saat RDPU dengan Komisi XI, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/10/2015). 

 

Menurutnya, beberapa pabrik rokok terpaksa melakukan PHK, ada pabrik rokok yang merumahkan 780 orang di PHK, atau separuh dari total karyawan di pabrik rokok termasuk mengurangi jam kerja dari tiga shift menjadi satu shift. 

 

"Regulasi cukai sejak 5 tahun ini terus naik, ditambah perusahaan rokok tidak bisa melakukan promosi, akhirnya yang terjadi PHK di mana-mana. Ada pula pabrik yang tidak bisa bayar cukai karena produk tidak laku. Jika cukai naik lagi, harga rokok makin mahal, pembeli berkurang dan PHK terus terjadi," terangnya. 

 

Gunawan mencatat, sejak pertengahan 2014 sampai hari ini sudah ada 30 ribu pekerja di pabrik rokok yang mengalami PHK. Di Pasuruan, lanjutnya, ada 160 industri rokok rumahan dengan rata-rata mempekerjakan 50 orang. 

 

"Sebanyak 468 orang ditambah 700 pekerja di pabrik rokok sigaret kretek tangan di PHK. Sebanyak 2.900 buruh di PHK dan tidak diberi pesangon. Padahal rokok kretek SKT adalah industri penyerap tenaga kerja yang tidak berpendidikan, hanya tamatan SD dan bergantung pada kecekatannya," papar dia. 

 

Dia mencontohkan, seorang buruh di pabrik Dji Sam Soe yang sudah bekerja selama 20 tahun, mampu menafkahi dan menyekolahkan dua orang anaknya hingga bangku kuliah dan menjadi sarjana. Buruh ini juga berhasil membeli rumah dan kendaraan bagi anaknya, padahal sang suami hanya pengayuh becak. 

 

"Kalau di PHK, wanita ini mau kerja apa, karena usia mereka sudah cukup tua dan tidak makan bangku sekolah. Apa pemerintah tidak punya sumber penerimaan lain, kan ada Freeport, batu bara. Belum lagi larangan pemerintah daerah untuk menjual rokok, saya yakin PHK bakal terus menerus terjadi," pungkas Gunawan. (Fik/Ndw)