Ada Tunjangan, Gaji Presiden Belum Saatnya Naik

Penyesuaian gaji presiden, wapres, dan menteri harus mempertimbangkan dampaknya bagi APBN.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 10 Nov 2015, 08:00 WIB
Diterbitkan 10 Nov 2015, 08:00 WIB
20151106-Jokowi
Presiden Joko Widodo. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Gaji presiden, wakil presiden (wapres), dan menteri disebut-sebut layak mengalami kenaikan. Hal ini melihat kajian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan membandingkan antara gaji Presiden RI, Gubernur Bank Indonesia (BI), maupun pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta.

Gaji presiden saat ini berada di kisaran Rp 62 juta, wapres Rp 42 juta, dan menteri Rp 19 juta setiap bulan. Sementara penghasilan Gubernur BI mencapai Rp 199 juta dan pimpinan BUMN berkisar Rp 180-190 juta per bulan.



Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi secara tegas menolak kenaikan gaji presiden, wapres, dan menteri di situasi perekonomian sedang karut-marut seperti sekarang ini.

"Gaji presiden, wapres, dan menteri tidak perlu naik. Walaupun gajinya rendah, tapi mereka sudah dapat fasilitas memadai, seperti biaya operasional, biaya ATK, perjalanan dinas ke luar negeri dan lainnya," katanya saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Selasa (10/11/2015).

Lebih jauh Uchok menilai sangat ironi apabila Presiden, Wapres dan Menteri berharap kenaikan gaji ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masih mengalami defisit, bahkan kabarnya kritis.

"Fiskal lagi sempit sampai harus memotong subsidi buat rakyat, tapi malah naik gaji. Jika ini terjadi, bisa sangat mengiris hati rakyat. Pemberian THR saja saya menolak," terangnya.

Ia mengatakan, penyesuaian gaji Presiden, Wapres dan Menteri harus mempertimbangkan dampaknya bagi APBN maupun kecemburuan sosial yang akan ditimbulkan. Kenaikan penghasilan bagi pejabat tinggi negara di pemerintahan, lanjut Uchok mesti melihat faktor kesejahteraan rakyat.

"Naik gaji itu dasarnya kalau rakyat sudah hidup makmur, defisit anggaran kecil di bawah Rp 100 miliar. Wong sekarang saja rupiah masih 13 ribu per dolar AS, banyak anggaran subsidi dipotong, daya beli masyarakat berkurang, kinerja masih jelek. Kalau bisa bikin rupiah menguat sampai 10 ribu, naikkan lagi subsidi ke rakyat, kurangi pengangguran dan kemiskinan, boleh deh naik gaji," ujar Uchok. (Fik/Gdn)**

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya