Jokowi Bakal Pantau Proyek Strategis di Kaltim per Tiga Bulan

Presiden Jokowi mengatakan proyek infrastruktur yang dikerjakan di daerah dapat dongkrak ekonomi daerah secara berkelanjutan.

oleh Abelda RN diperbarui 19 Nov 2015, 22:00 WIB
Diterbitkan 19 Nov 2015, 22:00 WIB
20151106-Jokowi
Presiden Joko Widodo. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Balikpapan - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan memantau pengerjaan proyek-proyek di Kalimantan Timur (Kaltim). Jokowi akan mengecek kemajuan proyek-proyek ini per tiga bulan sekali.

"Saya akan cek per tiga bulan sekali pengerjaan proyek-proyek ini. Jangan hanya ground breaking dan selanjutnya proyek terhenti," kata dia saat pencanangan ground breaking proyek Kaltim di Penajam Paser Utara, Kamis (19/11/2015).

Jokowi meminta realisasi proyek-proyek ini dibandingkan prosesi seremoni ground breaking. Menurut dia, realisasi proyek senilai ratusan triliun rupiah ini akan mendongkrak ekonomi daerah secara berkelanjutan. "Sekarang ini yang penting bukti, apa artinya bila pengerjaanya tidak tuntas," ujar dia.

Jokowi  memang meresmikan empat proyek prestisius Kaltim yakni rel kereta api Rusian Railways (Rp 72 triliun), jembatan pulau Balang (Rp 5 triliun), jalan tol Balikpapan – Samarinda (Rp 9 triliun) dan kawasan industry Buluminung (Rp 30 triliun).Sebelumnya Jokowi juga meresmikan penggunaan pabrik pupuk PKT V Bontang senilai Rp 4,1 triliun.

Jokowi mengatakan, seluruh pihak harus serius dalam menuntaskan proyek-proyek yang sedang dilaksanakan di daerah. Pemerintah pusat sudah berkomitmen dalam memangkas birokrasi sehingga proyek investasi daerah bisa berjalan lancar.

Sehubungan proyek-proyek di Kaltim ini, Jokowi berjanji akan memantau terus kemajuan pengerjaannya per tiga bulan ke depan. Dia meminta semua pihak serius agar proyek-proyek di Kaltim berjalan lancar.

Jokowi tidak segan-segan menindak seluruh pihak yang dianggapnya lalai dalam menuntaskan proyek proyek di Kaltim yang sudah terlanjur dicanangkan. Pihak pihak terkait dimaksud Jokowi dalam hal ini adalah kementerian terkait, gubernur hingga bupati/wali kotanya. (Abeldan G/Ahm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya