Kebijakan Dituding Jadi Pemicu Pengangguran, Ini Jawaban KKP

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menampik jika kebijakan yang telah dijalankan sejak tahun lalu hingga saat ini menimbulkan pengangguran seperti yang disuarakan ribuan nelayan yang berdemo Istana Negara Rabu, 6 April 2016 kemarin. Sampai saat ini, KKP belum menerima laporan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran di industri perikanan.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Narmoko Prasmadji mengatakan, kementerian tidak menerima laporan adanya PHK massal di sektor kelautan dan perikanan dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). "Tidak ada laporan dari Kemenaker adanya PHK secara masif," kata dia di kantornya, Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Jika para pendemo mengatakan bahwa sebagian besar PHK terjadi di Indonesia timur, KPP memiliki alasan untuk menampik tuduhan tersebut. Untuk wilayah timur Indonesia sendiri hampir tidak ada industri yang menggunakan tenaga kerja secara besar-besaran. Itu berarti, kegiatan perikanan tangkap tidak berbasis tenaga kerja dan industri dalam negeri. "Kemudian di wilayah timur itu hampir tidak industri yang berbasis tenaga kerja secara masif," tambah Narmoko.

Sementara, untuk perikanan cantrang, pemerintah melarang penggunaan alat tangkap tersebut lantaran yang tidak ramah lingkungan. Penggunaan cantrang dianggap merusak karena langsung merenggut isi laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan selalu melakukan dialog dengan pemangku kepentingan terkait untuk setiap kebijakan yang akan dikeluarkan. "Kita berikan kelonggaran waktu, alasan memberikan kelonggaran untuk mengubah alat tangkap," tutup dia.

Untuk diketahui, ribuan nelayan berdemo di depan Istana Negara, Jakarta. Mereka yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Perikanan Indonesia (Germaspi) meminta kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk dievaluasi kembali.

Seorang orator menuturkan, kebijakan yang diambil Susi telah mengakibatkan pengangguran dan tutupnya industri perikanan rakyat yang sudah bertahun-tahun berdiri. "Terciptanya pengangguran di Indonesia mencapai 1 juta orang. Penerimaan devisa negara pun anjlok hampir 817 juta US dolar," teriak sang orator. (Amd/Gdn)