Adaro Dukung Moratorium Tambang

Liputan6.com, Jakarta - PT Adaro Energy Tbk (ADRO) mendukung rencana pemerintah untuk menghentikan sementara (moratorium) izin lahan tambang. Moratorium jadi momentum pemerintah untuk menata industri pertambangan di Indonesia.

Presiden Direktur Adaro Energy Garibaldi Thohir mengatakan, dengan kondisi ‎harga komoditas yang rendah membuat pemerintah lebih mudah mengatur para pengusaha ‎tambang. "Overall (moratorium) positif , memang saat inilah, saat kondisi krisis kita konsolidasi kita rapih-rapih karena waktu booming tidak mau diatur," kata dia, Jakarta, Senin (18/4/2016).

Apalagi, kata dia, masih banyak perusahaan tambang yang melakukan usaha dengan cara yang tidak lazim. Secara umum Adaro tak mempermasalahkan rencana moratorium. Adaro sedang menunggu petunjuk pelaksanaan dari pemerintah. "Saya rasa untuk kita yang eksis dan melaksanakan good mining practices dampaknya positif. Memang masih banyak yang belum clear and clear (cnc)," tutup dia.

Sebelumnya pada 16 April 2016 kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan, penurunan harga komoditas menjadi momen tepat untuk menerapkan moratorium ‎lahan tambang. Meski hingga kini belum ada pembahasan detail tentang rencana tersebut.

Sudirman mengatakan, moratorium lahan tambang merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membenahi sektor pertambangan. "Tentu kita terus akan ikuti arahan presiden. Tapi kita belum bahas detail," kata Sudirman, di Jakarta.

Menurut Sudirman, keinginan Jokowi tersebut dilatarbelakangi perbaikan lahan pertambangan yang belum dilakukan dengan baik. Sedangkan untuk menertibkan pertambangan, Presiden mengarahkan penghentian izin baru selama moratorium berlaku.

"Kalau dari sisi lingkungan memang ada kasus-kasus lingkungan tidak di-recover dengan baik. Karena itu presiden punya satu call sebaiknya tidak memberikan izin baru," dia menjelaskan.

Penurunan harga komoditas tambang menjadi momen tepat untuk memberlakukan moratorium, lanjut dia, dengan melihat jika dalam situasi tersebut hanya perusahaan berkompeten yang akan bertahan. Sementara yang lain kemungkinan akan tutup.

"Saya kira dengan moratorium ini akan mempermudah, memperkuat upaya konsolidasi tambang, karena sebaiknya itu diisi pelaku-pelaku yang serius yang juga peduli lingkungan," ungkap Sudirman. (Amd/Gdn)