Tak Siap Perencanaan, Proyek Kementerian Terancam Ditunda

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas terus mematangkan perencanaan proyek-proyek pembangunan di Kementerian/Lembaga (K/L) mulai 2017. Proyek-proyek yang tidak siap dari sisi perencanaan terancam ditunda tanpa ada alokasi anggaran negara.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil dalam sambutannya di acara Musrenbangnas 2016 Dalam Rangka Penyusunan RKP 2017, mengungkapkan, ‎banyak proyek pembangunan infrastruktur prioritas kurang matang dalam perencanaan, sehingga berujung pada proyek mangkrak.

"Banyak proyek yang tidak berjalan karena ketidaksiapan dari sisi perencanaan, seperti lahan, detail engineering. Sehingga commitment fee tidak bisa ditarik. Nanti ke depan, proyek yang tidak siap begini ditunda dulu, supaya APBN kita memberikan manfaat," tegasnya di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (20/4/2016).

Sebagai gambaran, Sofyan mencontohkan Kawasan Industri di Ketapang, mulai berkembang industri maupun pembangunan smelter alumina. Sayangnya, infrastruktur jalan belum tersedia, padahal fasilitas tersebut menjadi vital dalam sebuah kawasan industri.

"Kawasan Industri SEI Mangkei pun sudah ada industri tapi listrik belum ada. Nah ke depan, kita mau prioritaskan proyek pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan tersebut. Kalau kawasan industri yang belum ada industri, kita tunda dulu," terangnya.

Dalam RKP 2017, dijelaskan Sofyan, pemerintah akan fokus program-program ‎prioritas K/L yang harus dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nanti, sambung Sofyan, akan ada pemeringkatan dalam sebuah program prioritas.

"Kalau APBN cukup, ya semua program‎ prioritas bisa dibiayai negara. Tapi kalau uang APBN kurang, dipotong saja program yang urutan paling bawah. Kita juga efisienkan biaya perjalanan dinas, dan nanti dikaitkan dengan program. Ini langkah kita improve perencanaan," tutur dia.

Lebih jauh tambahnya, pemerintah akan membuat aturan yang tidak berlaku di seluruh Indonesia mulai tahun depan. Artinya, ada perbedaan aturan yang berlaku di masing-masing daerah. Karena tidak semua aturan cocok diterapkan di seluruh daerah di Indonesia.

"Banyak aturan yang harus diperbaiki, misalnya aturan anti kriminalisasi. Supaya pejabat negara dapat mengambil kebijakan dengan tenang. Jangan cuma karena kesalahan prosedur, masuk penjara akibatnya tidak berani lagi bikin kebijakan," papar Sofyan.

Paling penting lagi, katanya, pemerintah akan mempersiapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dari sisi kompetensi. Dalam hal ini, Indonesia akan mendapat bantuan dari Jerman sebagai tindak lanjut komitmen pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kanselir Jerman baru-baaru ini.

"Kalau sekarang SDM kita yang dilihat hanya berorientasi pada degree tanpa kompetensi. Nanti Jerman bantu pola pelatihan buat SDM kita. Kita tidak bangun Universitas lebih banyak di tahun depan, tapi prioritasnya bangun Balai Latihan Kerja (BLK), politeknik, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)," ucap Sofyan. (Fik/Gdn)