Masalah di Labuan Bajo, dari Pemandu Selam Ilegal Hingga Tiket

Padahal, kawasan Labuan Bajo menjadi destinasi utama pariwisata yang akan dikembangkan pemerintah.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 23 Jun 2016, 15:26 WIB
Diterbitkan 23 Jun 2016, 15:26 WIB
[Reservasi] Labuan Bajo
Dermaga Labuan Bajo (Shutterstock)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menemukan beberapa masalah yang terjadi di lokasi wisata Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Padahal, kawasan ini menjadi destinasi utama pariwisata yang akan dikembangkan pemerintah.

Tenaga Ahli Bidang Regional Planning Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Bambang Susantono ‎mengatakan, masalah yang terdapat di Labuan Bajo, antara lain terkait sistem tiket wisata yang tidak terintegrasi. Biasanya, tiket terpilah menjadi beberapa lokasi dengan tempo hanya 1 hari.

"Kita menemukan di Labuan Bajo sistem tiketing itu bermacam-macam. Karena tiket untuk diving, mereka cenderung tiketnya pola harian. Dive tidak pernah sehari, minimum 3 hari," kata dia di Gedung BPPT Jakarta, Kamis (23/6/2016).

Bukan hanya itu, dia menemukan banyaknya pemandu selam asing. Parahnya, pemandu tersebut tidak terdaftar alias ilegal.

"Celakanya diving guide cenderung asing dan operatornya asing. Celakanya ini tidak terdaftar dan bersifat non regulated. Kita mengharapkan Menteri Pariwisata melakukan pembenahan," jelas dia.

Labuan Bajo kini menjadi kota yang berkembang terlihat dari jumlah hunian yang meningkat. Namun, hal itu mesti menjadi perhatian karena pemukiman tumbuh di wilayah perbukitan yang terjal.

‎"‎Saat ini, tidak ada sistem pengaturan perkotaan. Mengapa? Rencana detil tata ruang nggak ada, RDTR," ungkap dia.

Tak berhenti di situ, pengembangan wisata Labuan Bajo juga tidak maksimal karena sebagian besar wilayah telah dikuasai s‎wasta. Alhasil, pengembangan ini hanya menunggu keinginan pihak swasta tersebut.

Dia menambahkan, infrastruktur mesti menjadi perhatian dalam ‎pengembangan wisata Labuan Bajo. Salah satu yang terpenting ialah ketersediaan air minum yang saat ini masih minim.

"Di sisi penyediaan infrastruktur penyediaan air minum kurang. Untuk mencapai 500 ribu wisman per tahun perlu sistem air minum yang baik," tandas dia.

‎

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya