Jadi Menhub, Budi Karya Dorong Swasta Investasi di Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ‎mengaku dalam masa jabatannya, dirinya akan membuka pintu lebar-lebar kepada swasta untuk membangun infrastruktur yang berkaitan dengan transportasi.

Budi menjelaskan, dengan lebih ditawarkan ke swasta ini diharapkan dapat menghemat APBN dan anggarannya bisa dialihkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"‎Swasta diberikan kesempatan luas mengelola dan memberikan pelayanan dengan rule of the game yang bisa dipertanggungjawabkan," kata Budi saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Jumat (29/7/2016).

Swasta menjadi opsi pertama yang didorong untuk membangun infrastruktur, jika tidak nanti baru dirinya akan menawarkan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno untuk pengerjaannya. Namun jika BUMN pun tidak sanggup, dirinya akan mencoba menganggarkan dalam APBN.

Untuk mendorong swasta, pihaknya akan meninjau ulang beberapa peraturan yang ada di Kementerian Perhubungan. "Yang sekiranya bisa untuk disederhanakan, akan disederhanakan. Ini bagian dari deregulasi yang diinginkan Presiden Jokowi," jelas dia. 

‎"Anggaran akan lebih cenderung money follow program. Kalau dulu kan hanya anggaran untuk biaya tetap seperti SDM dan investasi. Kalau sekarang investasi tetap harus terkoneksi dengan program," tambahnya. 

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Dirut Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan menggantikan Ignasius Jonan yang telah dua tahun memangku jabatan tersebut.

Budi mengatakan setelah resmi menjabat Menhub, dirinya akan banyak melakukan pembenahan terutama dalam soal manajemen birokrasi dan sumber daya manusia (SDM).

"Kementerian itu intinya manajemen, bagaimana kita me-manage suatu organisasi, tidak jauh beda dengan me-manage departemen. Saya sudah pegang korporasi itu dari tahun 1994, pola itu yang akan kita lakukan," ujar budi usai dilantik di Istana Negara, Rabu (27/7/2016).

"Artinya, ada kita bicara mengenai teknis, tapi kita juga ada masalah sumber daya manusia, keuangan dan sebagainya. Jadi itu suatu format yang sudah biasa saya lakukan," lanjut Budi Karya.

Mantan Dirut PT Jakarta Propertindo (Jakpro) ini pun mengaku mendapat dua tugas khusus dari Jokowi. Tugas tersebut yaitu membangun konektivitas transportasi darat, laut dan udara yang telah dijalankan oleh menteri sebelumnya.

"Memperbaiki konektivitas dari laut, udara, darat, kereta api. Dan juga bagaimana memberdayakan dan menghargai stakeholder alias pemangku kepentingan. Stakeholder itu adalah masyarakat nomor satu. Masyarakat harus mendapatkan layanan yang maksimal," ujar Budi.