Jadwal WFA PNS dan Pegawai BUMN Jelang Lebaran 2025

Liputan6.com, Jakarta Dalam upaya mengurangi kepadatan lalu lintas selama periode angkutan Lebaran 2025, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan penerapan kebijakan Work from Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kebijakan ini dirancang untuk diterapkan mulai 24 Maret 2025, dengan harapan dapat mengurangi lonjakan mobilitas menjelang puncak arus mudik.

Menhub Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa penerapan WFA PNS dan pegawai BUMN diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Dengan lebih banyak pegawai yang bekerja dari lokasi lain selain kantor, jumlah perjalanan harian ke pusat kota dapat berkurang secara signifikan, sehingga membantu mengurai kemacetan yang biasa terjadi sebelum mudik Lebaran.

Rencana Strategis Mengatasi Kemacetan Lebaran 2025

Dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat saat Lebaran, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyiapkan berbagai langkah operasional di semua sektor transportasi, termasuk darat, laut, udara, dan perkeretaapian.

Selain itu, Menhub Dudy juga menekankan pentingnya kebijakan strategis seperti penerapan WFA bagi ASN dan BUMN serta pembatasan angkutan barang untuk mengurangi beban lalu lintas.

Menurut Menhub Dudy, Kemenhub merekomendasikan penerapan kebijakan WFA mulai 24 Maret 2025. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan perjalanan yang diperkirakan meningkat drastis, terutama karena momen Lebaran berdekatan dengan Hari Raya Nyepi.

Kombinasi kedua hari besar ini diperkirakan akan mendorong masyarakat tidak hanya untuk mudik, tetapi juga berlibur. Oleh karena itu, penerapan WFA diharapkan mampu mengurangi kepadatan sebelum Idul Fitri.

Dalam upaya memastikan kelancaran angkutan Lebaran 2025, Menhub Dudy telah melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian sejak bulan lalu.

Beberapa instansi yang telah diajak berdiskusi antara lain Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian BUMN, Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Dalam Negeri.

"Kami memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan angkutan Lebaran tahun ini berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Sinergi antara kementerian dan lembaga terkait sangat penting dalam menghadapi tantangan transportasi selama periode mudik," ujar Menhub Dudy.

Kolaborasi Kemenhub dan Kemendikdasmen dalam TransportasiDalam pertemuan tersebut, Menhub Dudy juga mengusulkan beberapa potensi kerja sama antara Kemenhub dan Kemendikdasmen, yang mencakup tiga aspek utama:

• Edukasi Keselamatan Transportasi

Kemenhub berencana untuk mengintegrasikan materi keselamatan berlalu lintas ke dalam kurikulum sekolah serta menyediakan pelatihan bagi guru agar dapat mengajarkan kesadaran keselamatan transportasi kepada siswa. Pelatihan ini juga akan difasilitasi oleh dosen dari sekolah-sekolah di bawah naungan Kemenhub.

• Pengembangan Budaya Transportasi Berkelanjutan

Kemenhub mendorong peningkatan penggunaan transportasi umum oleh pelajar melalui kampanye seperti "Bike to School", serta sosialisasi terkait dampak lingkungan dari transportasi ramah lingkungan.

• Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan di Bidang Transportasi

Kemenhub berencana mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berfokus pada bidang transportasi. Selain itu, program magang dan pelatihan vokasi akan diperkuat dengan kerja sama perusahaan transportasi, serta pemberian sertifikasi profesi bagi lulusan SMK guna meningkatkan daya saing tenaga kerja di sektor ini.

Menteri Dikdasmen Abdul Mu'ti menyambut baik usulan kerja sama ini dan berkomitmen untuk menjalin komunikasi lebih lanjut dalam rangka merealisasikan program-program tersebut.

“Kami mengapresiasi inisiatif Menhub Dudy dan siap berkoordinasi lebih lanjut agar program-program ini dapat berjalan dengan optimal,” ungkap Abdul Mu'ti.

Dengan berbagai kebijakan yang diusulkan, termasuk WFA bagi ASN dan BUMN serta pembatasan angkutan barang, Kemenhub berharap dapat mengurangi kemacetan selama musim mudik Lebaran 2025.

Selain itu, kolaborasi dengan Kemendikdasmen dalam hal edukasi keselamatan transportasi dan pengembangan budaya transportasi yang berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih baik di masa depan.

Sinergi antar kementerian diharapkan dapat memastikan perjalanan mudik tahun ini lebih lancar, aman, dan nyaman bagi masyarakat.