Akhirnya Menhub dan Menperin Sepakat Brantas Truk ODOL

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyepakati untuk segera melaksanakan penerapan Zero ODOL, atau nihil kendaraan berlebih muatan di lapangan tanpa tahapan tambahan.

Tujuannya, untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi distribusi logistik nasional.

"Kami dari Kementerian Perhubungan mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi Kementerian Perindustrian. Setelah sekian lama kami melakukan rapat intensif, akhirnya kami sepakati bahwa penerapan Zero ODOL harus segera dilaksanakan di lapangan," ujar Menhub Dudy dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2025).

Menhub juga menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait kendaraan ODOL telah didengar oleh pemerintah, dan langkah konkret segera diambil untuk mengatasinya.

"Apa yang menjadi keluhan masyarakat, kami dari pemerintah sangat mendengar. Ini adalah wujud dari komitmen kami untuk memastikan keselamatan transportasi, khususnya transportasi darat. Oleh karena itu, kami sepakat bahwa penerapan Zero ODOL akan segera kita laksanakan tanpa tahapan lagi," tegasnya.

Butuh Kerja Sama Lintas Sektor

Lebih lanjut, Menhub juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini.

"Kami juga akan bekerja sama dengan stakeholder lain yang berkaitan dengan penerapan Zero ODOL, termasuk Kepolisian RI, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah daerah. Sinergi ini penting untuk memastikan kebijakan berjalan dengan efektif di seluruh Indonesia," tambahnya.

Sementara Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan ini. Sebagai bagian dari tanggung jawab sektor industri dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.

"Kami selalu mendukung penerapan peraturan Zero ODOL. Ini kesadaran kami dalam menciptakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di lapangan dan juga termasuk di sektor industri," jelas Menperin.

Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berharap kebijakan Zero ODOL dapat segera diterapkan secara efektif. Sehingga meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi dampak buruk terhadap infrastruktur, dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia.

Sebelumnya, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Tory Damantoro, menanti langkah pasti dari Presiden Prabowo Subianto, untuk menyelesaikan persoalan angkutan logistik berlebih muatan atau truk ODOL (Over Dimension/Over Load).

Menurut dia, kebijakan Zero ODOL terus menguap sejak 2019 silam lantaran adanya perbedaan sudut pandang di masing-masing instansi pemerintahan, khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Padahal, ia menyebut kecelakaan lalu lintas akibat truk ODOL yang merenggut korban nyawa hampir setiap hari terus terjadi. Oleh karenanya, ia menunggu gebrakan langsung dari Prabowo terkait masalah itu.

"Kalau sudah menteri-menteri pada enggak akur, presidennya harus turun tangan. Karena satu warga negara, pak Presiden, itu sama nilainya dengan seluruh warga Indonesia, siapapun itu," pinta Tory saat berbincang dengan Liputan6.com beberapa waktu lalu di Jakarta.

"Karena ODOL ini sudah berkali-kali menyebabkan kecelakaan, dan kemudian kematian, dan ini kelihatannya sudah sangat sistemik. Kita tahu menterinya enggak akur, kita tunggu presidennya aja, mumpung presidennya baru," kata dia sembari berharap.

Tory menilai, permasalahan ODOL ini wajib diperhatikan dengan serius. Ia lantas menaruh harapan kepada wajah-wajah baru yang terpilih jadi pejabat di pemerintahan, agar bisa membuat peta jalan (roadmap) bersama untuk menyelesaikan masalah ODOL.

Tak terkecuali untuk Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang sekarang jadi koordinator langsung dari Menteri Perhubungan (Menhub).

"Apalagi ada Kemenko baru, Kemenko Infrastruktur. Ini harusnya ngambil prakarsa untuk menyusun roadmap yang jelas. Semua kementerian terkait bersama dengan Kemenko mencari solusi untuk ODOL," tutur dia.

Dalam penyelesaian masalah kendaraan logistik berlebih muatan, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) sejak 2 tahun lalu disebutnya sudah menyampaikan perlunya ada perubahan paradigma. Khususnya terkait berbagai wewenang truk ODOL yang saat ini masih sangat multisektor.

"Kalau di RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) mengatakan, bahwa untuk mencapai 8 persen perlu ada transformasi tata kelola, ini termasuk yang di sektor logistik," ujar Tory.

"Tidak bisa lagi tata kelolanya berdasarkan sektor by sektor. Perhubungan sendiri, Kemendag sendiri, yang punya komoditas sendiri, yang punya jalan sendiri. Harus menjadi satu payung. Kemenko Infrastruktur harusnya punya logistik dalam bagian dari supply chain," bebernya.