BUMRA Jalan, Tanri Abeng Yakin RI Tidak Perlu Impor Beras

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tanri Abeng mengusulkan konsep restrukturisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan membentuk BUMRA (Badan Usaha Milik Rakyat) ‎kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia berharap pemerintah dapat mendukung pendirian 7.000 BUMRA di Tanah Air.

‎BUMRA adalah sebuah langkah merestrukturisasi UMKM, dengan melakukan korporatisasi supaya 56,5 juta UMKM dapat terstruktur dan terakses jasa keuangan. Itu karena BUMRA akan mempunyai struktur organisasi pengelola perusahaan, seperti dewan komisaris dan direktur yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola bisnis tersebut.

"Misalnya 1.000 petani atau berdasarkan sektor membentuk 10 korporasi. Sepuluh korporasi itu membentuk BUMRA, sehingga korporasi terstruktur, tersistem, berskala, dikelola secara profesional, dan yang kerja di BUMRA harus disertifikasi oleh Universitas Tanri Abeng. Kalau tidak, tidak bisa kerja di situ," kata dia di JCC, Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Tanri mengaku sudah menyampaikan konsep BUMRA kepada Presiden Jokowi. Presiden mengaku setuju dengan ide ini lantaran telah terjadi kesenjangan akibat peranan ekonomi yang didominasi konglomerasi, perusahaan multinasional, dan BUMN.

Pemerintah, kata dia, perlu mendukung implementasi BUMRA berkembang di Indonesia melalui struktur dan pengelolaan bisnis atau manajemen secara tepat supaya 56,5 juta UMKM yang ada di posisi bawah terangkat naik. Harapannya, Forum Ekonomi Islam Dunia ini dapat mengangkat konsep ini di seluruh dunia.

"‎Kita bersyukur, konsep ini orisinil dari Indonesia. Saya yang mencetuskan ide BUMRA ini, sehingga kita ingin diimplementasikan di Indonesia, tidak dimulai di negara lain, seperti Tanzania, atau Nigeria," ucap Presiden Komisaris PT Pertamina (Persero) ini.

Saat ini, Tanri mengaku, BUMRA sudah berjalan sebagai percontohan di sektor perkebunan padi di Sukabumi, kakao di Sulawesi, dan daerah lainnya.

Dengan BUMRA, efek positif yang akan timbul adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, stabilisasi harga, memperkuat rupiah, dan mengurangi arus urbanisasi.

"Kalau BUMRA jalan, kita tidak perlu lagi impor beras, tapi ekspor beras. Penciptaan lapangan kerja, mengurangi urbanisasi akibat tidak ada pekerjaan di desa, makanya lari ke kota. Serta menekan gini ratio yang sudah berada di level mengkhawatirkan 0,41 persen," jelas Tanri.

Dia optimistis akan ada 7.000 BUMRA di setiap kecamatan di seluruh Indonesia dalam kurun waktu lima tahun ‎ke depan. "Jika BUMRA berhasil dikembangkan, saya yakin ekonomi kita akan tumbuh 8 persen, dari biasanya 5 persen setiap tahun," ucap Tanri.(Fik/Nrm)