Pemerintah Siapkan Rp 30 Triliun Serap Produksi Petani Lokal

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menyiapkan dana Rp 30 triliun untuk menyerap hasil produksi pertanian lokal. Penyerapan tersebut akan dilakukan oleh Perum Bulog yang memang mendapat tugas untuk mengendalikan harga pangan.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan, anggaran sebesar itu diyakini cukup untuk menyerap seluruh hasil pertanian, khususnya yang masuk dalam kategori bahan kebutuhan pokok seperti beras, bawang merah, dan lain-lain.

"Dari sekarang kita akan bicara dengan Bulog, berapa pun hasil panen akan kita serap. Dananya Rp 30 triliun, itu cukup. Itu kan ada cash flow, tidak uang keluar kemudian tidak ada kembalinya. Itu ada perputaran uang," ujar dia di Mabel Polri, Jakarta, Senin (8/8/2016).

Menurut Enggar, jika anggaran tersebut kurang maka Bulog bisa melakukan pinjaman kepada pihak lain seperti perbankan. Nanti bunganya akan diusulkan melalui jalur penyertaan modal negara (PMN). ‎"Pinjam saja, tidak ada soal. Bunganya itu PSO-nya (Public Service obligation), kita anggarkan di biaya bunga," kata dia.

Enggartiasto mengungkapkan, hal ini sudah dibicarakan dengan Perum Bulog. Harapannya, penyerapan tersebut bisa dimulai dari sekarang. "Semua dari sekarang, kita bicara dengan Bulog. Berapa pun hasil panen sama Bulog harus diserap," tandas dia.

Sebelumnya pada 4 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menginstruksikan kepada para pemerintah daerah, baik gubernur, bupati, atau wali kota untuk menyiapkan anggaran untuk mengendalikan harga pangan. 

Jokowi menuturkan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu tergantung juga dari harga bahan pangan yang tecermin melalui laju inflasi. Untuk itu ia meminta, pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasi dalam pengendalian inflasi ini.

Jokowi mengusulkan untuk bisa dilakukan oleh masing-masing gubernur, bupati, atau wali kota dengan mengalokasikan anggaran untuk pengendalian harga pangan itu.

"Jadi kalau harga itu sudah bergejolak, pemerintah daerah itu bisa langsung intervensi," kata Jokowi dalam acara Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Mengenai bentuk intervensinya, Jokowi‎ memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah untuk menciptakan inovasi. Ia mencontohkan inovasi yang ada di Jawa Timur dan DKI Jakarta.

Di Jawa Timur, Gubernur menciptakan inovasi intervensi harga di bidang transportasi. Karena di Jawa Timur, harga transportasi menjadi satu instrumen yang rentan penyumbang inflasi‎.

Di DKI Jakarta, Jokowi menyebutkan bentuk intervensi yang dilakukan gubernur adalah untuk komoditas pangan daging sapi. Ketika harga daging sapi di pasaran Rp 120 ribu, Gubernur DKI Jakarta menjual daging dengan harga Rp 39 ribu, di mana selisih harganya disubsidi oleh pemerintah daerah.

"Kita itu harus tahu detail di lapangan seperti itu, jangan terjebak rutinitas monoton yang justru akan menghambat negeri ini untuk berkembang," ujar Jokowi. (Dny/Gdn)