Jika Ditugaskan Pemerintah, Bulog Siap Distribusikan MinyaKita

Liputan6.com, Jakarta - Perum Bulog siap jika ditugaskan dan mendapatkan perintah untuk mendistribusikan MinyaKita dari pemerintah.

Hal itu disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono seperti dikutip dari Antara, Senin (23/12/2024).

"Siap. Instruksi belum (ada), tapi kalau kita ada instruksi kita siap,” tutur Wahyu.

"Kita sudah punya pengalaman di bisnis di luar beras,” ia menambahkan.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menuturkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar minyak goreng kemasan rakyat atau MinyaKita dapat didistribusikan oleh BUMN pangan, terutama Perum Bulog.

Arief mengatakan, keterlibatan Bulog ini bertujuan untuk mengontrol harga MinyaKita agar sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.

Tingginya harga MinyaKita, terutama di wilayah Indonesia bagian timur dikarenakan rantai distribusi. Dengan keterlibatan Bulog di bagian distribusi, diharapkan HET MinyaKita bisa seragam.

Arief meminta kepada pemerintah daerah untuk memiliki cadangan pangan pemerintah di wilayah masing-masing.

Dia mengatakan, hal ini bertujuan menjaga ketersediaan stok pangan di berbagai daerah, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP).

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bambang Wisnubroto menekankan harga minyak goreng kemasan rakyat atau MinyaKita yang tak kunjung turun bukan karena stoknya yang menipis.

Wisnu menuturkan, pemerintah terus berupaya untuk menurunkan harga MinyaKita yang secara rata-rata nasional mencapai Rp17.000, sedang harga eceran tertinggi (HET) hanya Rp15.700.

Wisnu mengatakan, MinyaKita tidak mengalami kelangkaan, begitu juga dengan minyak goreng kemasan premium dan minyak curah yang bisa didapatkan di pasar dengan mudah.

Lebih lanjut, kata Wisnu, yang perlu diselesaikan adalah masalah rantai distribusi yang dianggap panjang, sehingga menyebabkan terjadinya transaksi antar pengecer.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengumumkan bahwa harga minyak goreng rakyat, MinyaKita, yang sempat mencapai Rp17.000 per liter kini berangsur turun. Ini tentunya menjadi kabar gembir bagi para bunda-bunda rumah tangga yang sering memasak.

“Saat ini, saya cek ada yang sudah dijual dengan harga Rp15.700 per liter. Harga mulai kembali normal,” kata Budi dikutip dari ANTARA, Senin (23/12/2024).

Penyebab Kenaikan Harga MinyaKita

Budi menuturkan, kenaikan harga sebelumnya terjadi akibat keterlambatan pasokan dan panjangnya rantai distribusi.

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Perdagangan memanfaatkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Sistem ini memungkinkan pengawasan distribusi minyak goreng dari pusat hingga daerah secara efisien.

“Kami menggunakan SP2KP untuk memantau harga secara nasional hingga ke daerah. Dengan ini, kami bisa segera mengidentifikasi penyebab kenaikan harga, seperti pasokan yang tersendat,” ungkap Budi.

Langkah Antisipasi Kemendag

Meski harga telah menunjukkan tren penurunan, Kemendag bersama Satgas Pangan serta kementerian dan lembaga terkait terus berkoordinasi untuk memastikan stabilitas harga MinyaKita di seluruh wilayah Indonesia.

“Dinas dan Satgas Pangan memantau serta berkomunikasi setiap hari untuk memastikan distribusi tetap lancar,” tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Rusmin Amin, mengungkapkan bahwa panjangnya rantai distribusi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga MinyaKita di pasaran.

“Distribusi yang terlalu panjang membuka peluang adanya transaksi antarpengecer, sehingga harga yang diterima konsumen menjadi lebih tinggi,” jelas Rusmin.

Ia menjelaskan bahwa harga di tingkat distributor utama (D1 dan D2) sebenarnya masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700. Namun, ketika minyak goreng berpindah tangan beberapa kali antara pengecer dan grosir, harga di konsumen akhir menjadi lebih mahal.

“Banyak pengecer yang menjual kembali minyak ke pengecer lain atau grosir. Akibatnya, harga yang diterima konsumen tidak sesuai HET,” ujar Rusmin.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas terkait pendistribusian minyak goreng MinyaKita yang akan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan, khususnya Perum Bulog. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, kepada media saat ditemui di Jakarta, Senin (9/12).

"Arahannya MinyaKita beliau menyampaikan secara tegas Minyak kita dibantu oleh BUMN Bidang Pangan khususnya Bulog," ujar Arief.

Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi dan pengendalian harga MinyaKita tetap berada pada angka Rp15.700 per liter sesuai kebijakan pemerintah. Pendistribusian melalui Bulog diharapkan dapat memperbaiki masalah yang selama ini terjadi, terutama di wilayah-wilayah terpencil.

"Untuk minyak kita ya dikuasai oleh BUMN supaya bisa distribusikan dan kita bisa kontrol sesuai dengan harga yang ditetapkan Rp15.700 (per liter)," jelas dia.

Arief juga menyoroti tantangan distribusi di daerah-daerah terpencil, seperti Papua Tengah dan Papua Pegunungan, yang kerap mengalami kendala suplai dan lonjakan harga. Pemerintah berkomitmen untuk mengintervensi area-area ini agar distribusi MinyaKita lebih merata.

"Suplai-suplai sampai utamanya Indonesia di bagian timur, tadi salah satu fokusnya adalah Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan lain-lain, karena di situ yang perlu intervensi dari kita semua," jelasnya.

Selain itu, Arief menekankan pentingnya penguatan cadangan pangan di tingkat daerah, khususnya di wilayah terpencil dan terluar, untuk mendukung keberlanjutan distribusi bahan pokok. Ia pun menyarankan agar daerah tertentu memiliki cadangan pangan pemerintah daerah.

"Jadi cadangan pangan pemerintah sudah kita punya di Bulog. Tapi cadangan pangan pemerintah di daerah juga penting. Apalagi untuk daerah-daerah remote 3TP(tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan), itu memang harus punya cadangan pangan," tambahnya.