Bulog Langsung di Bawah Presiden Prabowo, Menko Pangan Siap Ubah Undang-Undang

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap kabar terbaru dalam proses transformasi Bulog. Salah satunya membahas mengenai landasan aturan agar Bulog bisa berada langsung di bawah koordinasi Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah kementerian dan lembaga terkait telah membahas rancangan awalnya di Kantor Perum Bulog, Jakarta. Menko Zulkifli Hasan mengatakan rapat perdana Kementerian dan Lembaga ini jadi tindak lanjut perintah Prabowo.

"Tadi memang banyak diskusinya karena ini baru rapat pertama," kata Zulkifli Hasan di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Jumat (28/11/2024).

Soal landasan aturan juga jadi salah satu poin kajian. Mengingat perlu adanya perubahan kelembagaan Bulog dari perusahaan BUMN menjadi satu lembaga otonom di bawah Presiden. Ada usulan untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) baru atau mengubah undang-undang (UU).

"Antara lain misalnya ini apakah transformasi Bulog ini melalui perpres atau merubah undang-undang," ujar dia.

Menurutnya, jika skema penerbitan Perpres, maka prosesnya akan lebih singkat ketimbang mengubah isi undang-undang. "Tadi kalau cepat Perpres, kalau lama undang-undang," ucapnya.

Kendati pembahasan akan dilakukan di beberapa intansi terkait Bulog, Zulkifli enggan mengungkap kapan proses transformasi ini bisa selesai.

"Kapan selesai? Lebih cepat lebih baik," pungkasnya.

Informasi, beberapa kementerian/lembaga yang ikut Rpaat Koordinasi Transformasi Bulog diantaranya Kemenko Bidang Pangan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian PAN RB, hingga Kementerian Keuangan, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Sebelumnya Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah Perum Bulog menjadi lembaga non-komersial yang tidak lagi berorientasi pada profit. Langkah ini salah satunya untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan yang dipercepat dari semula tahun 2028, menjadi 2027.

"Untuk mencapai swasembada pangan, maka fungsi Bulog harus kembali, harus transformasi lembaganya, nggak bisa komersial lagi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dalam Konferensi Pers di Graha Mandiri, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Zulhas menyebut, perubahan struktur Bulog menjadi di bawah Presiden sudah disepakati. Adapun hasil final terkait perubahan struktur Bulog akan dibahas lebih lanjut beberapa waktu mendatang.

“Sudah disepakati tadi, yang penting lembaganya akan ada perubahan. Nanti seperti apa kita akan bahaskan lagi minggu depan, terus maraton," bebernya.

Meskipun demikian, Zulhas menegaskan Bulog saat ini masih dijalankan di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Masih (di bawah Kementerian BUMN). Belum resmi (menjadi lembaga non-komersial di bawah Presiden). Ini kan baru merapatkan konsep kami,” terangnya.

Dalam keterangan terpisah, Direktur Utama Perum Bulog, R. Wahyu Suparyono mengungkapkan bahwa perubahan struktur Bulog akan memungkinkannya lebih dekat ke petani, dan fokus pada stabilisasi harga pangan melalui dukungan APBN.

"Nanti konsepnya itu kita dapat APBN, sebagai stabilisasi. Beli dari petani, beli dari petani gula, petani jagung,” kata Wahyu.

Tetapi ia menambahkan, proses transformasi ini membutuhkan waktu. “Targetnya di 2025 kami masih menggunakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN. Jadi kita sebagai operator tetap jalan,” ucapnya.

“Tim transformasi nanti akan dibentuk dengan Keppres. Konsepnya sudah kita siapkan," tambah Wahyu.