JK Ungkap Cara Ekonomi RI Saat Anggaran Terpangkas

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memutuskan menambah untuk memangkas anggaran menjadi Rp 137,6 triliun dari target semula Rp 133,8 triliun. Meski demikian, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meyakini, target itu tetap bisa terpenuhi, meski anggaran yang dipangkas semakin besar. Kementerian/lembaga bisa memperbesar potongan anggaran untuk pos yang tidak berhubungan langsung dengan pembangunan dan belanja rutin.

"Upayanya ialah yang dipotong itu anggaran yang tidak mempengaruhi pembangunan. Jadi umpamanya hanya belanja rutin atau belanja barang. Seperti biasa, rutin dikatakan rapat-rapat, mungkin beli kendaraan, ya pokoknya belanja barang bukan belanja modal," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (26/8/2016).

Segala kebijakan dan keputusan pasti ada konsekuensi yang harus ditanggung. Tak terkecuali, pemangkasan anggaran yang sebegitu besar ini. Hanya saja, pemerintah akan berupaya meminimalkan efek yang ditimbulkan dari pemangkasan ini.

"Yang meningkatkan pembangunan itu belanja modal. Itu tidak akan dipotong, diusahakan tidak dipotong terkecuali kalau memang tidak cukup, apa boleh buat. Pasti (pemotongan) ada efeknya, tapi kita minimalisir efeknya," jelas JK.

Pemangkasan anggaran ini juga mempengaruhi dana alokasi umum ke daerah. JK menilai, dalam kondisi ini dibutuhkan kerja sama yang baik antara pusat dan daerah untuk menjaga agar anggaran bisa digunakan dengan efektif dan efisien.

"Kementerian/lembaga-nya hanya Rp 67 (triliun), maka daerah juga kira-kira Rp 60 (trilun) kan 34 propinsi, jadi tentu semuanya disitu. Ya memang efeknya dau berarti harus mengurangi yang sama, biaya perjalanannya, biaya belanja barangnya, harus hal yang sama dilakukan. Jadi kita ini gotong royong," ujar JK. (Ahmad R/Ahm)