Catatan DPR untuk Sri Mulyani Soal RAPBN 2017

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menggelar rapat konsultasi bersama Ketua DPR RI, Ade Komarudin terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Ada 6 catatan penting untuk Sri Mulyani dalam menyusun RAPBN tahun depan agar transparan dan menerapkan tata kelola keuangan baik.

Dalam rapat konsultasi ini selain dihadiri Sri Mulyani, ada pula Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pimpinan Komisi VII dan XI DPR RI. Rapat berlangsung di ruang rapat pimpinan DPR di Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (29/8/2016).

"Kita tadi membahas tentang komitmen bersama agar ada clean and good governance dalam APBN. Ada beberapa catatan penting yang disepakati tanpa ada complain," kata Ade kepada wartawan.

Adapun 6 catatan tersebut untuk pemerintah dalam penyusunan APBN 2016, antara lain :

1. DPR dan pemerintah memiliki pemahaman yang sama dalam pembahasan APBN secara prosedural yang sudah ada dasar hukumnya, mulai dari perencanaan, lingkungan pemerintahan sampai pembahasan di DPR. Meskipun demikian pertemuan konsultasi dapat menjadi media untuk mengambil kebijakan penting berkaitan dengan APBN.

2. DPR dan pemerintah sama-sama menciptakan clean governance dan good governance dalam proses penetapan dan pelaksanaan APBN. DPR juga meminta pemerintah menjalankan anggaran ini dengan menerapkan money follow program.

3. Segala permasalahan dalam pelaksanaan APBN atau bila terjadi miss match dalam transfer daerah harus dicarikan solusinya supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dalam hal ini, DPR meminta pemerintah melakukan restrukturisasi atau penyesuaian anggaran sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal dan tidak menimbulkan area abu-abu dan jelas.

4. DPR menghargai pandangan pemerintah dalam pelaksanaan fungsi DPR sebagai agreagasi demi kepentingan rakyat terutama di daerah pemilihan (dapil). Oleh karenanya DPR mengharapkan pemerintah mengakomodasi usulan anggota DPR terutama berkaitan program pembangunan di daerah pemilihan sesuai janji dalam anggota DPR.

5. DPR mengapresiasi kerja-kerja KPK yang mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah dalam hal ini harus meningkatkan peran APIP menjadikannya lebih independen dalam bekerja

6. DPR memandang perlu untuk konsultasi lanjutan untuk hal ini bersama pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani menambahkan, pemerintah menerjemahkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RPJM dan Nawa Cita menjadi program-program prioritas dengan skema money follow program.

Semua ini dituangkan dalam RAPBN 2017 dan akan dibahas dengan DPR, mulai dari pembahasan awal, asumsi makro sampai penetapan lebih detail menyangkut penerimaan dan belanja.

"Semuanya disepakati dan sebelum proses itu masih ada ruang untuk memperbaikinya sore ini. BPK bahkan menyampaikan laporan sangat bagus mengenai perbaikan progress anggaran dari perencanaan dan penetapan asumsi makro," jelas Sri Mulyani.

Diaku Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, bahwa pemerintah masih perlu memperbaiki proses penetapan penerimaan negara maupun belanja Kementerian/Lembaga dan transfer daerah yang akan berpengaruh ke postur APBN. Pemerintah akan memperhatikannya supaya tidak terjadi tumpang tindih dari sisi fungsi anggaran.

"Jadi tidak ada anggaran yang abu-abu, kemudian menimbulkan tumpang tindih. Di mana implikasinya inefisiensi dan paling berat bisa terjadi korupsi. Hal-hal seperti ini harus kita hindari bersama," tegas Sri Mulyani.

Dengan KPK, ia bilang, penyaluran dana desa menjadi fokus untuk diawasi. KPK menyampaikan beberapa kajian baik dari fungsi pencegahan, dan potensi-potensi penerimaan yang harus dikendalikan.

"Ini komitmen kita bersama supaya proses anggaran jadi lebih sehat, kredibel, akuntabel, bersih dan baik. Jadi saya akan coba menjalankan pembahasan APBN 2017 dengan prinsip yang sudah disepakati," pungkas Sri Mulyani. (Fik/Gdn)