DPR Nilai Asumsi RAPBN 2017 Realistis

Dia menjelaskan, dalam penyusunan RAPBN tersebut, terdapat optimisme pemerintah dalam mencapai target-target ekonomi.

oleh Septian Deny diperbarui 18 Agu 2016, 09:45 WIB
Diterbitkan 18 Agu 2016, 09:45 WIB
Ilustrasi APBN
Ilustrasi APBN

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi XI DPR RI‎ Mukhamad Misbakhun‎ menilai asumsi-asumsi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa 16 Agustus 2016 sebagai asumsi yang lebih realistis.

Dia menjelaskan, dalam penyusunan RAPBN tersebut, terdapat optimisme pemerintah dalam mencapai target-target ekonomi. Optimisme ini dinilai akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia ‎di tengah kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya membaik.

"Kita boleh realistis, tapi optimisme tidak boleh kita redam. Buktinya, kita mengalami pertumbuhan yang flat antara 4,9 persen dan 4,8 persen namun pada saatnya kita dapat mulai naik. Itu karena ada optimisme yang mulai dikonsolidasi," ‎ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (18/8/2016).

Misbakhun menilai capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2016 sebesar 5,18 persen karena adanya perubahan struktural yang sudah dilakukan oleh pemerintah. ‎Tren pertumbuhan ini diharapkan terus berlanjut hingga akhir tahun.

"Di awal pembahasan APBNP 2015, APBN 2016 dan APBNP 2016. Pemerintah berusaha memperbaiki struktural," kata dia.

Seperti diketahui, ‎Presiden Jokowi telah menyampaikan dasar-dasar asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Nota Keuangan tahun 2017 dalam Sidang Paripurna DPR, di gedung Nusantara, Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2016.

Dalam paparannya, Jokowi menyebutkan total APBN 2017 yang disusun pemerintah mencapai Rp 2.070,5 triliun. Sedangkan penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 1.495,9 triliun dan penerimaan negara non pajak atau PNBP diperkirakan mencapai Rp 240,4 triliun.

Dari total anggaran APBN 2017, sebesar Rp 1.310,4 triliun akan diperuntukkan sebagai belanja pemerintah pusat. Sementara, Rp 760 triliun akan ditransfer ke daerah. Adapun defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp 332,8 triliun atau 2,41 persen dari PBD (Produk Domestik Bruto). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,3 persen.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya